LAMONGAN, BANGSAONLINE.com - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lamongan, memastikan akan mencabut 5.895 KIS (Kartu Indonesia Sehat), karena ternyata pemegang kartu tersebut adalah orang kaya. Untuk itu, mereka tak bisa lagi mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, baik di puskesmas maupun rumah sakit lagi. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Lamongan, M. Kamil, Minggu (20/3)
"Mereka orang mampu yang tidak mempunyai hak pelayanan kesehatan menggunakan kartu KIS. Sebagai bentuk konsekuensinya, Dinsosnakertrans menarik kartu itu," ujar Kamil
Baca Juga: Dukungan Para Pekerja MPS Brondong Lamongan untuk Menangkan Khofifah di Pilgub Jatim 2024
Temuan ini berdasarkan verifikasi akhir 2015. Menurut Kamil, jumlah pemegang KIS akan terus berubah karena setiap enam bulan sekali, yakni Juni dan Desember dilakukan verifikasi. Verifikasi ini dilakukan oleh tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang dalam praktiknya bekerjasama dengan desa atau kelurahan dan kecamatan.
Lanjut Kamil, pemerintah menjamin warga tak mampu pemegang KIS akan mendapat pelayanan kesehatan gratis di puskesmas maupun rumah sakit. “Pemerintah pusat mentargetkan Juni 2016 integrasi antara jamkesda dengan program pemerintah kartu KIS, karena memang KIS kan sumbernya dari APBN,” jelasnya.
Jika tercapai, sejak Juni kartu Jamkesda tidak lagi berlaku dalam pelayanan di puskesmas maupun rumah sakit pemerintah.
Baca Juga: Blusukan di Pasar Sidoharjo Lamongan, Khofifah akan Tutup Kampanye di Jatim Expo
“Pemegang kartu jamkesda tetap ditulis peserta jamkesda, nanti diklaimkan ke BPJS Kesehatan. Sementara yang pegang kartu KIS masuk ke Rumah sakit atau Puskesmas itu nagihnya ke BPJS Kesehatan bukan ke APBD, jadi terpisah,” ujarnya. (qom/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
