Massa saat tiba di depan kantor Pemkab Sumenep. foto: rahmatullah/ BANGSAONLINE
SUMENEP, BANGSAONLINE.com - Puluhan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Sumenep (APS) kembali turun jalan, Kamis (31/3). Mereka menepati janji untuk kembali mendatangi kantor Pemkab Sumenep guna mendesak bupati mengevaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilai mandul.
SKPD yang dinilai mandul itu di antaranya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop – UKM), Inspektorat, Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset (DPPKA), Kantor Kebersihan dan Pertamanan (KKP), dan Dinas Kesehatan (Dinkes).
Koordinator lapangan, Imam Arifin, dalam orasinya menegaskan pimpinan 6 SKPD itu perlu dievaluasi. Dalam amatannya, semua pimpinan SKPD itu tidak kreatif, sehingga instansi yang dipimpin terkesan sebagai pelengkap saja.
"Saya pikir memang perlu evaluasi dilakukan oleh bupati terhadap semua pimpinan instansi itu," tegasnya.
Imam mengurai sebagian kelemahan SKPD itu. Diskop – UKM hanya memberikan pelatihan packing produk bagi pelaku usaha kecil menengah (UKM), padahal lebih dari itu harus ada upaya meningkatkan kreativitas. Sementara BPTT ditengarai mengeluarkan izin usaha secara politis, Dinkes tidak berhasil membanguan Instalasi Pembungan Air Limbah (IPAL) di semua puskesmas dan DPPKA membiarkan aset daerah tercecer tanpa data pasti. Sedangkan Inspektorat, dituding setengah hati melakukan pengawasan terhadap kinerja pejabat, dan KKP membiarkan beberapa wilayah di perkotaan kotor.
Semua realitas itu, kata Imam, merupakan bukti bahwa pimpinan di masing-masing instansi tersebut tidak memiliki kapabilitas mumpuni, sehingga perlu dievaluasi oleh bupati. Jika tidak ada ketegasan dari bupati sebagai pemegang kebijakan tertinggi di tataran pemkab, maka visi misi yang diusung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak akan pernah bisa tercapai.
