Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Qolib. foto: syuhud/ BANGSAONLINE
"Dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat itu masing-masing desa mendapatkan kucuran kisaran Rp 1,4 miliar," papar politisi senior asal Menganti ini.
Namun ironinya, kata Nur Qolib, kabar gembira itu ternyata banyak yang disembunyikan oleh Kades (kepala desa). Terbukti, banyak BPD yang tidak mengetahui kalau desa mendapatkan DD Rp 1,4 miliar. "Hal ini disebabkan Kades tidak mengajak BPD berembuk," ungkap sekretaris DPC PPP Gresik ini.
Kondisi tersebut, menurut Nur Qolib, bisa terjadi karena adanya ketidak-nyambungan antara Kades dan BPD selaku penyelenggara pemerintahan desa.
"Terus terang, BPD banyak yang kaget saat kami beritahu kalau desa mendapatkan DD Rp 1,4 miliar," terangnya.
Karena itu, tambah Nur Qolib, dalam sosialisasi Perda tersebut, para peserta, terutama BPD diberikan pedoman dan syarat-syarat desa bisa memeroleh DD. Termasuk DD tersebut diperuntukkan untuk pembangunan sektor apa saja di desa. "Biar para BPD tahu soal DD tersebut," jelasnya.
Nur Qolib meminta kepada Pemkab Gresik, terlebih Bagian Pemerintahan Desa agar tidak lakukan pembiaran terhadap kondisi penyelenggara pemerintahan desa(Kades dan BPD) yang tidak sinergi tersebut. Sebab, mereka berdua adalah penyelenggara pemerintahan di tingkat bawah.
"Bagaimana keinginan DPRD mewujudkan desa mandiri bisa terealisasi kalau Kades dan BPDnya tidak kompak," cetus anggota F-PPP DPRD Gresik ini.
Untuk itu, ke depan DPRD Gresik berharap agar semua perangkat desa, mulai Kades, Sekdes, BPD, perangkat lain dan semua unsur desa harus bisa kompak untuk bisa mewujudkan desa mandiri. "Kades, BPD dan perangkat desa harus bisa duduk satu meja, berembuk untuk bisa mewujudkan desa mandiri tersebut," pungkasnya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
