SKPD Pemkab Sidoarjo Berubah, Bagian Humas jadi Dinas Infokom, Bakesbangpol Ikut Pusat

SKPD Pemkab Sidoarjo Berubah, Bagian Humas jadi Dinas Infokom, Bakesbangpol Ikut Pusat Asisten Tata Pemerintahan Pemkab Sidoarjo. foto: musta'in/ BANGSAONLINE

SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Tahun depan, sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan mengalami perubahan. Ada yang naik status maupun digabung dengan pusat. Kini kajian tengah dilaksanakan.

SKPD yang naik status adalah Bagian Informasi Komunikasi dan Protokoler akan menjadi Dinas Infokom. Selain itu juga ada SKPD yang langsung ditangani pusat, yakni Bakesbangpol.

Baca Juga: Rakor Bersama DPRD, Pjs Bupati: Perkuat Sinergi Turunkan Angka Korupsi di Sidoarjo

Asisten I (pemerintahan) , Asrofi mengatakan SKPD akan diselaraskan dengan Kementerian. Seperti Infokom, menjadi Dinas Infokom karena ada Kementerian Komunikasi.

Sedangkan untuk Bakesbangpol langsung ditangani pusat karena ada kementrian ketahanan. "Nantinya Bakesbangpol akan langsung bertanggungjawab ke pemerintah pusat," ujar Asrofi kepada wartawan, Senin (11/4).

Selain Bakesbangpol, ada bagian yang kewenangannya langsung ditangani pusat. Yakni, bagian Keluarga Berencana (KB) yang selama ini menjadi satu dengan Badan Keluarga Berancana Pemberdayaan Masyarakat Perempuan (BKBPMP), kewenangannya akan ditangani pusat

Baca Juga: Sidang Lanjutan Dugaan Korupsi Insentif BPPD Sidoarjo: 4 Saksi Bantah Terima Uang

Sedangkan Bagian Pengawasan Perusahaan Dinsosnakertrans, akan diambil alih oleh Pemprov Jatim. "Kami masih menyiapkan Raperda Struktur Organisasi-nya, tahun 2017 sudah harus diterapkan".

Asrofi menjelaskan, untuk SKPD yang langsung ditangani pusat, untuk status pegawainya juga akan ikut pusat termasuk gaji. "Jadi pegawai di Bakesbangpol nanti kita tawari, apakah ikut pemkab atau ikut pusat," tegasnya.

Terkait adanya usulan pemisahan bagian di SKPD yang dirasa terlalu banyak, Asrofi menegaskan jika akan diseleraskan dengan struktur organisasi. "Saya contohkan pengelolaan pasar ikut Satpol PP itu tidak bisa, karena struktur organisasinya memang ikut Disperindag," pungkas Asrofi. (sta/rev)

Baca Juga: Pastikan Layanan Kesehatan Optimal, Pjs Bupati Sidoarjo Sidak RSUD Notopuro

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO