Banyaknya penyimpangan faham yang terjadi di masyarakat memicu Pemkab Tuban untuk menghidupkan kembali PMP dan PSPB di sekolah.
TUBAN, BANGSAONLINE.com - Sosialisasi gerakan anti-Partai Komunis Indonesia (PKI) di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dilakukan hingga ke desa-desa dalam sepekan ini. Sasarannya, agar aparat di pemerintahan desa tanggap akan adanya bahaya laten PKI.
Di Kecamatan Parengan, salah satu kecamatan di Tuban, digelar rapat koordinasi antar-aparat desa dan kecamatan, dua hari lalu. Materinya berjudul ”Penanggulangan Bahaya Laten Komunisme G30SPKI”. Rapat dihadiri oleh pejabat musyawarah kecamatan, para kiai, kepala desa, dan guru.
Baca Juga: Dispendik Tuban Gelar Student Festival Week 2024
Menurut Camat Parengan Didik Purwanto, rapat koordinasi sengaja digelar di daerahnya dengan beberapa alasan. Pertama, di Kabupaten Tuban ada dua kecamatan, yaitu Parengan dan Semanding. Dua kecamatan ini pada era 1960-an pernah menjadi basis gerakan PKI. Di daerah ini juga terdapat dua kuburan massal yang berada di Kampung Sukoharjo. ”Tentunya kami mewaspadai gerakan ini agar tidak berkembang lagi,” ujar Didik seperti dilansi Tempo, Jumat (13/5).
Hasil rapat mengusulkan Bupati Tuban meminta Dinas Pendidikan menghidupkan kembali mata pelajaran pendidikan moral pancasila (PMP) dan pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa (PSPB). Pelajaran tersebut diusulkan dari Kecamatan Parengan untuk diteruskan ke Kabupaten Tuban. ”Kami berharap pelajaran itu masuk kurikulum lagi,” ujar dia.
Kantor Kecamatan Parengan juga menginstruksikan seluruh kepala desa mewaspadai munculnya simbol-simbol komunis. Seperti gambar palu-arit yang dipasang di pelbagai tempat, seperti di pakaian berupa kaus, rumah penduduk, serta bendera. Jika ditemukan gambar aksesori partai terlarang, pihak Kecamatan Parengan, dan dibantu polisi dan TNI, akan menindak tegas pemiliknya. ”Kami berkomitmen NKRI,” katanya.
Baca Juga: Tingkatkan Literasi, SMKN 1 Tuban Launching Buku Karya Guru Melalui Program "Sagu Sabu"
Juru bicara Pemerintah Kabupaten Tuban, Teguh Setyo Budi, mengatakan secara formal tidak ada instruksi dari pemerintah pusat terkait dengan sosialisasi bahaya laten komunisme. Kegiatan yang berada di Kecamatan Parengan bersifat inisiatif dan itu positif. ”Pemerintah Tuban mendukung,” ujar dia.
Teguh mengatakan, masyarakat di Kabupaten Tuban sudah tanggap dan menolak gerakan yang melawan pemerintah. Apalagi di kabupaten ini jumlah pondok pesantrennya cukup banyak. Dari 20 kecamatan di kabupaten ini, ada dua hingga lima pondok pesantren. Menurut Teguh, masyarakat tentunya sangat reaktif jika ada gerakan makar. ”Kami mendukung kegiatan di Kecamatan Parengan,” ujar dia.
Sementara Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan bahaya laten PKI benar-benar ada. Jika dibiarkan terus, akan semakin berbahaya.
Baca Juga: Promosikan Kampus, UPN Veteran Jatim Jalin Kerja Sama dengan SMKN 2 Tuban
"Bahaya laten ini benar. Saya enggak mau dibilang enggak ada. Kalau dianggap begitu terus bisa bahaya," ujarnya dalam acara “Silaturahim Purnawirawan TNI/Polri, Organisasi Masyarakat Keagamaan dan Kepemudaan” di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat (13/5).
Ryamizard berharap maraknya isu kemunculan PKI ini tidak membuat negara terpecah. Keributan yang terjadi akibat kemunculan PKI ia anggap bisa merusak persatuan negara.
"Ini kalau ada hasut sana hasut sini nanti ada pertumpahan darah. Mari kita hidup damai. Ini orang ribut bisa merusak negara," ujarnya.
Baca Juga: MAN 1 Tuban Raih Penghargaan Adiwiyata Mandiri 2024 dari Kementerian LHK
Menteri juga meminta semua pihak tidak memancing emosi dengan adanya kejadian seperti ini. "Jangan ada pihak-pihak memancing emosi karena lama-lama nanti kepancing beneran emosinya," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Imdadun Rahmat mengatakan suasana ketakutan terhadap PKI akhir-akhir ini tidak sehat. Hal ini terjadi karena ketakutan yang berlebihan itu dianggap berlebihan dan hanya membuat masyarakat gusar.
Beberapa hari belakangan, marak penangkapan orang-orang yang menggunakan logo palu dan arit, mirip logo PKI. Berbagai diskusi soal PKI dan Marxisme juga dibubarkan paksa. (mer/tic/yah/lan)
Baca Juga: Genjot Prestasi, SMKN 1 Tuban Ajak Wali Murid Sinergi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
