SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Maraknya kasus pencabulan dan pelecehan seksual banyak diasumsikan akibat maraknya konten situs pornografi di internet. Menkominfo RI, Rudiantara, mengklaim telah mengantisipasi penyebaran situs porno dengan melakukan pemblokiran pada 760 ribu website di dunia maya.
"Kami sudah membokir sekitar 760 ribu situs porno. Yang menjadi persoalan, karena setelah diblock 50 situs maka muncul 100 situs baru. Kita block 100 muncul lagi 200 situs. Jadi blockir ini hanya menyelesaikan dari sisi hilirnya saja. Kalaua hanya blokir terus kita juga capek," kata Rudiantara saat dikonfirmasi di Grahadi Surabaya, Jumat (20/5).
Baca Juga: Istana Persilakan Budi Arie Diperiksa dalam Kasus Judi Online
Menurutnya, masalah pornografi ini bertolak belakang dengan kondisi di negara lain. "Kalau di luar negeri sana pornografi ini legal tapi di Indonesia ilegal. Bahkan di sana sudah jadi industri. Jadi ini yang menjadi persoalan di hulunya yang juga harus diperbaiki," ungkapnya.
Ia mengibaratkan, pemblokiran situs porno seperti menyembuhkan orang yang sakit. Sehingga diharapkanya ke depan bisa diupayakan bagaimana menyembuhkan supaya sehat.
Hal itu, lanjutnya, bisa dilakukan dengan cara penggunaan internet sehat. "Boleh lah kita buka youtube dan buka musik dangdut tapi lebih banyak mengguakan internet untuk pendidikan akan lebih baik. Ini perlu peran dari guru di sekolah dan orang tua untuk membimbing dan memerikan pengertian pada anak," jelasnya.
Baca Juga: Analisis Konten Fufufafa, Cermin Karakter Gelap Manusia
Rudi menjelaskan, di era digital saat ini hampir setiap orang bisa mengakses internet. Bahkan, kata dia, balita 2-3 tahun sudah bisa pegang dan menggunakan ponsel. "Ini tidak bisa kita hindari tapi bisa kita arahkan dan awasi agar tidak disalahgunakan utuk hal negatif," ungkapnya.
Selain proses pemblokiran itu porno yang masuk black list, pihaknya juga gencar menyosialisasikan whitelist. "Kalau yang diblokir 760 ribu situs atau hampir 800 ribu situs, yang white list baru 153 ribu yang diluncurkan Presiden Joko Widodo sejak tahun lalu," tuturnya. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News