Bambang DH: Popularitas Risma di DKI Menurun

Bambang DH: Popularitas Risma di DKI Menurun Banteng Music Festival di parkiran Grand City Surabaya.

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Meskipun sempat disebut-sebut sebagai calon kuat pesaing Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 mendatang, namun belakangan popularitas Tri Rismaharini, Wali Kota Surabaya yang akrab dipanggil Risma menurun. Penyebabnya adalah pembongkaran rumah radio Bung Tomo, yang merupakan bangunan cagar budaya di Surabaya.

Pernyataan itu disampaikan Plt Ketua DPD PDIP Jakarta, Bambang DH. Menurut Bambang, masyarakat Jakarta menganggap jika Risma gagal dalam menjaga warisan budaya, dalam hal ini warisan fisik berbentuk bangunan cagar budaya. Padahal, Jakarta memiliki banyak bangunan cagar budaya.

“Makanya itu, mereka khawatir jika Risma menjadi gubernur, maka Jakarta akan kehilangan banyak bangunan cagar budaya,” kata Bambang seusai membuka konser Banteng Musik Festival di Surabaya, Minggu (22/5).

Tidak hanya itu, emosi Risma yang kadang meledak-ledak juga tidak terlalu disukai oleh warga Jakarta, khususnya kader PDIP. Hal itu seperti yang terjadi pada rusaknya Taman Bungkul, Surabaya saat ada pembagian es krim gratis.

“Waktu itu itu kan Risma marah-marah gara-gara Taman Bungkul rusak. Bahkan, sampai misuh (memaki dalam bahasa Jawa), dan mereka menilai ini contoh yang tidak baik. Dan video tersebut sudah beredar di masyarakat Jakarta dan mereka menganggap hal itu itu tidak etis keluar dari statmen wali kota,”ucap Bambang.

Oleh karena itu, dalam survei internal pun nama Risma kalah dengan sejumlah kader lainnya. “Yang paling menonjol ya nama Pak Djarot Saiful, sama Pak Boy Sadikin,” tandas Bambang.

Sementara itu, Ketua DPD PDIP Jatim, Kusnadi menambahkan jika Jatim secara resmi tidak mengajukan nama Risma dalam Plgub DKI Jakarta. Karena hal itu menjadi kewenangan penuh DPP. Sementara DPD hanya mengikuti perintah dari DPP.

"Memang kami tak pernah mengusulkan agar Bu Risma maju dalam Pilgub DKI 2017 nanti, karena memang kami tidak memiliki kewenangan. Terkecuali jika DPP yang memintanya," tegas pria yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Jatim tersebut. (mdr/ns)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO