Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengenakan jas merah ke Ahok saat mengantarkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta mendaftar ke KPUD DKI Jakarta, Rabu (20/9).
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendampingi pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat, mendaftar ke KPU DKI, Rabu (21/9).
Namun, tidak terlihat ketua umum dari partai pendukung lain seperti Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketum Partai Golkar Setya Novanto, dan pelaksana harian Ketum Partai Hanura Chairuddin Ismail.
Baca Juga: Politikus PKS Suswono Dianggap Hina Nabi, Yenny Wahid: Rasulullah Bukan Pengangguran
Selain PDIP, Hanura, Nasdem dan Golkar adalah partai pendukung Ahok-Djarot.
Juru Bicara Partai Golkar, Nurul Arifin, menegaskan Ketua Umum Golkar Setya Novanto tengah berada di Tarakan Kalimantan Utara untuk melantik DPD Golkar Provinsi Kaltara.
"Saat ini Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sedang berada di Tarakan Kaltara dalam acara pelantikan DPD Prov Kaltara," jelas Politikus Golkar ini seperti dilansir Tribunnews.com.
Baca Juga: Awali Sambutan di Sertjiab Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid Ajak Doa Bersama untuk Ibunda AHY
Karena itu, imbuhnya, Partai Golkar sudah diwakili oleh Fayakhun selaku Ketua DPD Provinsi DKI Jakarta. Ia pun menegaskan tidak perlu publik meragukan komitmen dan perjuangan Golkar untuk bersama-sama parpol pendukung Ahok lainnya memenangkan petahana DKI.
"Bagi Golkar tidak ada masalah. Selanjutnya kita akan bersama-sama berjuang untuk kemenangan pasangan yang kita usung," cetusnya.
Selain didampingi Megawati, pasangan Ahok-Djarot juga didampingi ketua-ketua partai pendukung di tingkat Provinsi DKI Jakarta. Termasuk Bestari yang juga ikut ke KPU DKI.
Baca Juga: Khofifah Kembali Dinobatkan sebagai 500 Muslim Berpengaruh Dunia 2025
Sementara itu, Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno, mengatakan, untuk berkas syarat pencalonan, ada satu berkas Ahok-Djarot yang belum dilengkapi.
"Form B4 kesesuaian visi-misi dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah," ujar Sumarno di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat.
KPU DKI masih akan memeriksa berkas syarat calon gubernur dan wakil gubernur hingga 29 September 2016.
Baca Juga: Resmi Bergelar Doktor, Ada SBY hingga Khofifah di Sidang Terbuka AHY
"Tanggal 30 (September) akan kami beritahukan yang kurang dan bisa disusulkan sampai tanggal 4 Oktober," kata Sumarno di hadapan rombongan Ahok-Djarot.
Kemudian, Sumarno juga menginformasikan bahwa penetapan cagub-cawagub yang memenuhi persyaratan akan diumumkan pada 24 Oktober 2016.
Usai pasangan tersebut melakukan pendaftaran, massa yang menamakan diri Aliansi Gerakan Selamatkan Jakarta berdemo menolak Ahok di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI menggelar aksi unjuk rasa menolak pendaftaran Ahok.
Baca Juga: Dukung Bumbung Kosong di Pilkada Gresik 2024, Bagus: Saya Ikuti Omongan Bu Mega Malah akan Disanksi
Koordinator Aksi Aktivis Ratna Sarumpaet datang setelah pendaftaran Ahok-Djarot untuk Pilgub DKI selesai digelar. Dia didampingi beberapa orang yang juga aktivis dan mengaku korban penggusuran.
Begitu tiba, Ratna menyebut ingin menemui komisioner KPU DKI untuk memberikan masukan soal Pilgub DKI. Dia lalu menuju ke lantai 4 ruang komisioner KPU DKI dan tak lama diterima oleh ketua KPU DKI Sumarno dan komisioner Sidik.
Kepada komisioner KPU DKI, Ratna meminta KPU mencermati bakal calon incumbent Ahok untuk tidak serta merta diterima pendaftarannya. Ahok disebut Ratna sedang bermasalah secara hukum. Kasus Sumber Waras hingga reklamasi pun disinggung Ratna.
Baca Juga: Minta Dukung Prabowo, SBY: Negara Kacau Jika Banyak Matahari
Begitu juga rekan Ratna lain yang mengatasnamakan Aliansi Gerakan Selamatkan Jakarta, menyampaikan aspirasinya kepada KPU. Mulai dari masalah penggusuran hingga protes mereka atas kebijakan penggusuran oleh Ahok.
Di sisi lain, sikap politik PDIP membuat partai-partai di luar barisan Ahok siaga dan intensif melakukan konsolidasi.
Hingga tadi, enam parpol yakni Demokrat, PAN, PKS, PKB, PPP dan Gerindra belum mengumumkan pasangan calon definitif. Keenam partai itu kembali bertemu untuk membahas calon bersama yang akan diusung melawan Ahok yang digagas Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kediaman SBY Cikeas, Bogor malam tadi. Hingga berita ini ditulis, konsolidasi masih berlangsung.
Baca Juga: Mengingat Kembali Deklarasi Ciganjur, Pentingnya Menjaga Konstitusi dan Kedaulatan Rakyat
Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari membenarkan kabar itu.
"Mestinya terkait dengan pilkada DKI pertemuan pimpinan koalisi. Cuma saya belum tahu siapa saja yang berkoalisi. Tapi ini kan bentar lagi waktu pendaftaran sampai tanggal 23 September," kata Imelda.
Imelda menyebut pihaknya telah mengundang pimpinan lima partai yang masuk dalam koalisi untuk membahas keputusan akhir kandidat calon gubernur alternatif.
Baca Juga: Pj Gubernur Jatim Nobar Final Four Proliga 2024 Bareng SBY dan AHY di GBT
Partai Demokrat sendiri, lanjut Imelda, belum memutuskan siapa calon yang akan diusung. Pengambilan keputusan soal bakal calon dari Demokrat menjadi wewenang Majelis Tinggi. Namun, Majelis Tinggi belum bersidang karena masih menunggu hasil pertemuan dengan parpol lain.
"Kan majelis tinggi belum bersidang. Majelis Tinggi bersidang setelah pimpinan partai politik koalisi itu bertemu kemudian menyampaikan sikapnya dan kemudian majelis tinggi bersidang untuk kemudian membuat satu keputusan," pungkasnya. (jpnn)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
