JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Dana BOP (Bantuan Operasional Penyelenggara) sebesar Rp 11,5 Miliar dari APBN sudah masuk ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Jombang. Anggaran tersebut akan digelontorkan untuk 903 lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan TK (Taman Kanak-kanak) di kota santri. Diperkirakan dana itu akan diterima ratusan lembaga pada bulan Juli mendatang.
Djoko Suwono, Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Jombang mengatakan, dana BOP yang biasanya turun setiap tahun itu sedang dalam proses persiapan pencairan oleh bank yang sudah ditunjuk.
"Dana BOP sebesar Rp 11,5 miliar itu sudah masuk ke kas daerah. Kalau SK (Surat Keputusan) dari Bupati Jombang sudah turun, dana tersebut langsung kita transfer ke masing-masing rekening sekolah," katanya saat ditemui BANGSAONLINE, Kamis (23/6).
Ia menjelaskan, awalnya sekolah TK/PAUD yang mengajukan BOP sebanyak 958 lembaga. Hanya saja, setelah dilakukan verifikasi terdapat beberapa lembaga yang tidak memenuhi persyaratan. Di antaranya, jumlah murid tidak mencapai minimal 12 anak, serta lembaga tersebut belum memiliki NPSPN (Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional). Sehingga jumlah yang berhak menerima dana BOP sebanyak 903 lembaga.
"Jadi, informasi awal tentang persyaratan lembaga calon penerima BOP harus berbadan hukum, itu tidak benar. Karena aturan dan juknis dari pusat tidak ada yang mewajibkan itu," jelasnya.
Djoko melanjutkan, dana BOP itu diprioritaskan untuk anak usia 4 hingga 6 tahun. Dengan perhitungan setiap anak akan mengantongi Rp 600 ribu. Praktis, masing-masing sekolah jumlah dana yang diterima tidak sama. Tergantung jumlah murid yang dimiliki. "Jika dihitung secara global, paling kecil mendapatkan Rp 7,2 juta, sedangkan paling besar Rp 36 juta," paparnya.
Menurutnya, dana tersebut harus dipergunakan untuk menunjang pendidikan. Dengan rincian sebanyak 50 persen anggaran diperuntukkan kegiatan pembelajaran. Semisal membeli buku, rak, serta untuk bimtek. Bukan hanya itu, anggaran tersebut juga diperuntukkan bagi penunjang pendidikan. "Penunjang pendidikan tersebut sebesar 35 persen," ujarnya.
Disinggung soal kapan cairnya dana tersebut, Djoko belum berani memastikan. Alasannya, masih menunggu SK dari bupati. "Yang pasti, dalam waktu dekat ini dana tersebut segera cair. Bisa jadi bulan depan," pungkas Djoko. (jbg1/dio/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
