Rapat Paripurna Diboikot Anggota, Bentuk Kekecewaan kepada Ketua DPRD dan Bupati Jombang

JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Sejumlah anggota dewan mengaku kecewa terhadap Ketua DPRD Jombang, Joko Triono (JT) karena dinilai kurang mengakomodir kebutuhan kalangan legislatif. Bahkan JT dikatakan malah lebih mementingkan kebutuhan sendiri.

Pernyataan tersebut disampaikan salah satu anggota DPRD Jombang. Menurutnya, aksi boikot para anggota DPRD dalam rapat paripurna, Kamis (30/6) kemarin merupakan bentuk akumulasi kekecewaan terhadap JT. Namun demikian, kekecewaan terhadap bupati yang tidak hadir dalam peripurna tersebut juga menjadi pemicu aksi boikot tersebut.

"Lihat saja selama ini kebutuhan ketua DPRD selalu diakomodir APBD. Tapi, sekarang kebutuhan operasional anggota malah tidak diperjuangkan. Padahal pimpinan seharusnya bisa mengawal itu," ujarnya sembari mewanti-wanti namanya tidak dipublikasikan.

Baginya, pencoretan pengadaan mobil operasional karena terbentur regulasi hanya cara JT mencari alasan. "Dalam regulasi, tidak ada yang melarang pengadaan mobil operasional. Selain itu, kami juga punya hak untuk menggunakan dana APBD. Lagian, kendaraan itu juga akan kami gunakan untuk melayani masyarakat. Dalam kapasitas tugas kedinasan," tukasnya. (BACA: Pengadaan Mobil Operasional Dicoret, Anggota DPRD Jombang Boikot Rapat Paripurna)

Sumber lain Bangsaonline dari anggota dewan menyebut, aksi boikot dengan tidak menghadiri paripurna yang dilakukan mayoritas anggota disebabkan karena arogansi JT. Hal itu berawal dari mencuatnya kasus dugaan reses fiktif dan penyelewengan jasmas pada tahun 2015 lalu yang masih menjadi persoalan di internal DPRD. Bahkan, kasus tersebut masih belum disikapi dan diselesaikan dengan baik oleh JT sebagai pucuk pimpinan DPRD. (BACA: Polemik Anggota Vs Ketua DPRD Jombang, LInK: Ketua Tak Becus, harus Tanggung Jawab)

"Puncaknya masalah THR anggota dewan. Padahal itu menjadi hak kami sebagai anggota dewan. Tapi, ternyata tidak dibagi dengan alasan menunggu rapat pimpinan. Ini kan membuat kami harus selalu bergantung kepada pimpinan, padahal sekali lagi THR adalah hak personal anggota," bebernya. (BACA: Kisruh Anggota Vs Ketua DPRD Jombang, F-PKB Kecewa: Ketua Harus Beri Klarifikasi)

Sementara itu, Joko Triono, Ketua DPRD Jombang saat akan dikonfirmasi tidak bisa ditemui di kantornya. Dalam pantauan Bangsaonline, Jumat (1/7) pagi hingga sore, mobil dinas politisi PDI-P itu juga tidak terlihat di parkiran kantor DPRD Jombang. Di samping itu, nomor telepon JT saat akan dihubungi juga tidak aktif. (BACA: Kisruh DPRD Jombang, Anggota Sebut Ketua Pemicu Utama Boikot Paripurna)

Seperti diberitakan sebelumnya, para anggota DPRD Jombang melakukan aksi boikot dengan tidak menghadiri rapat paripurna di kantornya, Kamis (30/6). Tindakan tersebut terjadi sebagai bentuk protes karena permintaan pengadaan mobil operasional untuk anggota dewan tidak jadi dianggarkan dalam APBD tahun 2016. (jbg1/dio/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News