Gedung DPRD Jombang
JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Kemelut persoalan yang terjadi di internal DPRD Jombang mulai menuai sorotan dari LInK (Lingkar Indonesia untuk Keadilan) sebagai analis kebijakan publik di kota santri. Ini tidak lain karena kekisruhan di lembaga politik tersebut semakin memanas.
Lembaga politik seperti DPRD yang dihuni pejabat publik, seharusnya menjadi elemen yang selalu berusaha memperbaiki kinerjanya karena masih minim kepercayaan dari masyarakat. Bukan sebaliknya, justru selalu sibuk dengan persoalan yang tidak penting dan tidak ada hubungannya dengan rakyat.
Baca Juga: Perdalam Raperda RIPK Bapemperda, DPRD Jombang Gelar Rapat
"Ini jelas preseden buruk, pejabat kita di DPRD semakin menelanjangi diri bahwa kinerjanya kurang menyentuh masyarakat. Dan ini seharusnya mampu diselesaikan dengan baik oleh Ketua DPRD sebagai pucuk pimpinan," kata Aan Anshori, Direktur LinK kepada Bangsaonline.
Menurutnya, publik mendukung gagasan pencoretan pos anggaran pengadaan mobil operasional. Hal itu dikarenakan biaya pengadaan mobil ooerasional akan menelan APBD yang besar yakni sekitar Rp 5 Miliar. (BACA: Pengadaan Mobil Operasional Dicoret, Anggota DPRD Jombang Boikot Rapat Paripurna)
"Itu merupakan angka fantastis. Anggota DPRD dan eksekutif barangkali amnesia dengan wajah kemiskinan akut di kabupaten ini. Hampir 600 ribu orang hidup di bawah kemiskinan. Mereka sulit mengakses sandang pangan dan papan yang layak, juga terhadap pendidikan dan kesehatan," tuturnya.
Baca Juga: Rapat Paripurna, DPRD Jombang Sahkan Empat Raperda Jadi Perda
Aan juga tak menampik bahwa aksi boikot yang dilakukan anggota dewan, Kamis (30/6) lalu merupakan akumulasi kekecewaan terhadap perilaku ketua DPRD, Joko Triono (JT) yang terlalu mesra dengan bupati, terutama dalam pembahasan kebijakan.
"Ada kesan anggota DPRD merasa tidak diperlakukan secara layak. Komunikasi politik segitiga (anggota-Ketua DPRD-eksekutif) yang terhambat ini menyebabkan situasi berkembang seperti sekarang," sorotnya. (BACA: Rapat Paripurna Diboikot Anggota, Bentuk Kekecewaan kepada Ketua DPRD dan Bupati Jombang)
Ia pun meminta Ketua DPRD bertanggungjawab atas persoalan yang terjadi di legislatif. "Harus segera diselesaikan. Jangan sampai masyarakat turun tangan menggalang dukungan mosi tidak percaya kepada DPRD dan mencabut mandatnya," tegas Aan. (BACA: Kisruh Anggota Vs Ketua DPRD Jombang, F-PKB Kecewa: Ketua Harus Beri Klarifikasi)
Baca Juga: 4 Komisi di DPRD Jombang Kunker ke Jawa Tengah
Seperti diberitakan sebelumnya, para anggota DPRD Jombang melakukan aksi boikot dengan tidak menghadiri rapat paripurna di kantornya, Kamis (30/6). Tindakan tersebut terjadi sebagai bentuk protes karena permintaan pengadaan mobil operasional untuk anggota dewan tidak jadi dianggarkan dalam APBD tahun 2016.
Setelah ditelusuri, dari pengakuan anggota DPRD, protes tidak ikut paripurna merupakan bagian kecil dari bentuk kekecewaan kalangan legislatif kepada ketua DPRD Jombang, Joko Triono (JT).
Dari data terpercaya yang berhasil dihimpun Bangsaonline, JT dinilai tidak mampu menyelesaikan berbagai persoalan di internal DPRD. Bahkan sebaliknya, justru memperkeruh permasalahan-permasalahan yang terjadi di legislatif. (jbg1/dio/rev)
Baca Juga: Ketua DPRD Jombang: SK Bupati Habis, Pj Masih Belum Jelas
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
