Dewan Kritisi Draf RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021

Dewan Kritisi Draf RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 SERAHKAN: Juru bicara Fraksi PKB H Abdilah Nasih menyerahkan berkas pandangan umum terkait draf RPJMD Kab. Sidoarjo 2016-2021 kepada Bupati Sidoarjo, saat rapat Paripurna DPRD Sidoarjo, Sabtu (16/7). foto: MUSTAIN/ BANGSAONLINE

SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - DPRD Sidoarjo mengkritisi draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021yang disusun Pemkab setempat.

Pengkritisan dilakukan melalui pandangan umum fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo, di Gedung DPRD Sidoarjo, Sabtu (16/7).

Baca Juga: Anggota DPRD Sidoarjo Terima Beragam Keluhan saat Reses di Kebonsari

Sejumlah hal disampaikan fraksi-fraksi DPRD Sidoarjo. Fraksi PKB misalnya mengkritisi target pertumbuhan ekonomi tahun 2019, yang diterapkan dalam draf RPJPMD Sidoarjo 2016-2021, sebesar 7,41 persen.

Padahal RPJM Nasional ditarget 7,9 persen dan dalam RPJMD Jawa Timur 8,11 persen-8,20 persen. Sehingga target dalam RPJMD Sidoarjo lebih rendah dari target RPJM Nasional dan RPJMD Jawa Timur. "Fraksi PKB menanyakan hal ini. Harusnya target Sidoarjo di atasnya," cetus H Abdilah Nasih, juru bicara FPKB kala Rapat Paripurna.

Soal target pertumbuhan ekonomi ini, hal senada disampaikan Fraksi Golkar Bintang Persatuan. "Seharusnya Sidoarjo harus di atas angka RPJM Nasional dan RPJMD Jawa Timur," tandas Ketua Fraksi Golkar Bintang Persatuan, H Khoirul Huda, usai rapat paripurna.

Baca Juga: Tampil Moncer di Debat Pilbup Sidoarjo 2024, Paslon SAE Ingin APBD Jadi Solusi Masalah Rakyat

Selain menyoal target pertumbuhan ekonomi, FPKB juga menyoroti inkonsistensi jumlah penduduk miskin. Dalam rancangan RPJMD Sidoarjo 2016-2021, disebutkan jika tahun 2014, presentasi jumlah penduduk miskin sebesar 6,20 persen dari total jumlah penduduk 2.127.043 jiwa sehingga jumlah penduduk miskin ada 131.876 jiwa.

Jika diasumsikan satu rumah tangga miskin ada 2 orang, maka setidaknya ada 163.490 penduduk miskin atau sekitar 7,5 persen. "Dengan demikian, ada inkonsistensi jumlah penduduk miskin," cetus Abdilah Nasih, yang juga anggota Komisi C DPRD Sidoarjo ini.

FPKB juga mendorong agar RPJMD bisa mewujudkan pelaksanaan program belajar 12 tahun dengan baik, sehingga mendorong pemkab semaksimal mungkin memberikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Pendamping. Dengan begitu, mulai tahun 2017 SD dan SMP bisa gratis. Sedangkan SMA, bisa gratis di tahun berikutnya.

Baca Juga: Rakor Bersama DPRD, Pjs Bupati: Perkuat Sinergi Turunkan Angka Korupsi di Sidoarjo

Rapat Paripurna ini dihadiri Bupati Sidoarjo H Saiful Ilah dan sejumlah Kepala SKPD. Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sidoarjo H Sullamul Hadi Nurmawan dan tanpa kehadiran tiga wakil ketua dewan ini, berlangsung maraton setelah rapat Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan Bupati terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015 dan Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Terhadap Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA- PPAS) tahun 2017.

Di depan 30 anggota dewan yang hadir, dari 50 anggota DPRD Sidoarjo, Bupati Sidoarjo H Saiful Ilah menyampaikan dua nota penjelasan tersebut.

"Dengan diterimanya penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, maka pelaksanaan APBD Sidoarjo Tahun 2015 telah memenuhi aspek normatif keuangan," cetus Bupati H Saiful Ilah. (sta/rev)

Baca Juga: Sidang Lanjutan Dugaan Korupsi Insentif BPPD Sidoarjo: 4 Saksi Bantah Terima Uang

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO