DPRD Gemas dengan Kerja Eksekutif, Ritme Kerja Turun

KOTA MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - DPRD Kota Mojokerto dibuat gemas eksekutif. Lembaga wakil rakyat itu tampak kaget begitu mengetahui rapor kerja mitranya pada triwulan II yang menunjuk angka merah.

"Ini parah, serapan PU (Dinas Pekerjaan Umum) baru 13 persen. Secara umum juga jauh di bawah target," cetus Edwin Endra Praja, politisi Gerindra di komisi II, Kamis (21/7).

Baca Juga: Gayengnya Audiensi PWI dengan Pj Wali Kota Mojokerto

Selaku partner Edwin mengaku prihatin dengan menurunnya etos kerja Pemkot Mojokerto. "Kami prihatin. Kejadian ini mengulang kasus yang sama di tahun 2015 lalu. Dan faktanya, kami belum menemukan obyek pembangunan satu pun kecuali Rejoto dan GMSC," sesalnya.

Edwin mengaku mencium gelagat turunnya ritme kerja beberapa SKPD terutama DPU. Ia mengaku mencoba menghubungi Kadis PU untuk menemukan kendala yang dihadapi namun meleset.

Meski secara umum serapan APBD TA 2016 sampai akhir 30 Juni baru 36,16 persen dari nilai Rp 1.007.722.667.300, sejumlah SKPD melampaui target. Seperti Balitbang, Dispenduk (62,92 persen), Kecamatan Prajurit Kulon (62,29 persen) dan Kecamatan Magersari (60,40 persen) , Pol PP dan BKBPP (55 persen).

Baca Juga: Hebat! Mengawali 2025, Kota Mojokerto Raih Penghargaan Standarisasi Pusat Informasi Sahabat Anak

Kepala BKBPP, Moch Imron memastikan serapan instansinya pada triwulan ke 4 bisa 100 persen. "Kami optimis sampai 100 persen pada triwulan ke 4 karena capaian yang sama terpenuhi sejak awal. Yakni triwulan 1 25 persen triwulan 2 55 persen triwulan 3.... triwulan 4 100 persen," katanya.

Seperti diketahui, target serapan anggaran sejumlah SKPD di Kota Mojokerto lagi-lagi meleset. Sampai akhir 30 Juni lalu, pengeluaran belanja pemerintah setempat baru tercatat 36,16 persen.

Padahal, target belanja daerah pemda setempat sampai akhir triwulan kedua yakni sebanyak 55 persen. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) menempati peringkat paling buncit rekapitulasi belanja daerah.

Baca Juga: Pemkot Mojokerto Pastikan Layanan Publik Berjalan Normal Pascacuti Nataru

"Serapan anggaran SKPD secara umum mencapai 36,16 persen. Khusus DPU sejumlah 13,49 persen. Tertinggi ditempati Balitbang yakni sebanyak 65,53 persen," papar Kabag Pembangunan Setdakot Mojokerto, Agoes Heri Santoso.

Secara teknis, Agus melalui Kabag Humas Heryana Dodik mengatakan ada sejumlah kendala menjadi penyebab rendahnya serapan anggaran di Pemkot. "Tentu ada banyak kendala dalam kesulitan penyerapan anggaran. Ada saatnya nanti dikemukakan Pak Sekda," katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Sekdakot Mojokerto Agus Nirbito mengaku belum bisa mengungkapkan kendala penyerapan anggaran. "Baru Senin nanti kita kumpulkan para kepala SKPD. Kita tanya persoalannya apa, kendalanya dimana dan kita cari bersama-sama solusinya," katanya.

Baca Juga: Dewan Pengupahan Kota Mojokerto Rumuskan Kenaikan UMK 2025

Agus mengaku tidak bisa meraba-raba secara detail penyebab rendahnya penyerapan anggaran untuk kesekian kalinya tersebut. "Nanti kita lihat apa permasalahannya," pungkasnya.

Namun ia mengakui, sejumlah SKPD mengalami persoalan penyerapan anggaran. "Seperti PU itu nanti kita lihat apa permasalahannya. Tapi biasanya terkait dengan termin," tambahnya. (yep/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News