LInK: Kisruh Mobil Dewan Dipicu Kekecewaan Anggota Kepada Ketua DPRD dan Bupati Jombang

JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Kegaduhan pengadaan mobil operasional untuk anggota DPRD Jombang yang semakin mencuat menuai sorotan dari kalangan aktivis di kota santri. Kali ini, LInK (Lingkar Indonesia untuk Keadilan) menilai kekisruhan tersebut dipicu kekecewaan anggota DPRD Jombang terhadap ketuanya, Joko Triono (JT) dan bupati Nyono Suharli Wihandoko. (BACA: Rapat Paripurna Diboikot Anggota, Bentuk Kekecewaan kepada Ketua DPRD dan Bupati Jombang)

Dalam pengamatan LinK, gerakan para politisi itu merupakan aksi kekecewaan karena sebelumnya dijanjikan mobil operasional oleh Bupati dan Ketua DPRD apabila menyetujui sejumlah kebijakan. Namun, janji tersebut dikhianati bupati dan JT tanpa alasan yang konkret. Meskipun anggota DPRD sudah memenuhi perjanjian dengan menyetujui kebijakan kontroversial semisal pengadaan sepeda motor tiga pilar, bantuan mobil operasional untuk Polres, dan anggaran renovasi gedung Kejari.

Aan Anshori, Direktur LinK menyatakan, anggota DPRD Jombang seharusnya malu ngotot meminta anggaran mobil yang jumlahnya miliaran rupiah. Ia pun mengingatkan berbagai kasus yang menjadi konsumsi publik yang melibatkan kalangam legislatif. Di antaranya skandal pemalsuan tanda tangan dana reses yang kasusnya tidak jelas peruntukannya hingga sekarang. (BACA: Dugaan Reses Fiktif DPRD Jombang Bermuara ke KPK, Kejari Dilaporkan ke Komjak)

"Apakah mereka pura-pura tidak tahu jika ratusan ribu warga Jombang masih antre beras miskin, Apakah otak mereka tumpul pendidikan di Jombang masih berbiaya tinggi karena buruknya sistem perencanaan APBD yang itu juga melibatkan mereka (DPRD, red)," ujarnya kepada Bangsaonline, Kamis (21/7).

Aan meminta para wakil rakyat berhenti ngotot untuk menganggarkan pengadaan mobil operasional. "Anggota DPRD seharusnya berhenti bersikap seperti anak kecil yang marah-marah ketika semua kemauannya tidak dipenuhi," tegasnya.

Namun demikian, aktivis Gusdurian itu menduga kuat kengototan anggota DPRD ini dipicu oleh kekecewaan karena merasa dikhianati oleh eksekutif dan Ketua DPRD, Joko Triono. (BACA: Kisruh DPRD Jombang, Anggota Sebut Ketua Pemicu Utama Boikot Paripurna)

Menurutnya, selama dua tahun terakhir ini setidaknya ada 3 kebijakan kontroversial berbiaya mahal. Yakni pengadaan sepeda motor tiga pilar, bantuan mobil ke Polres Jombang dan bantuan renovasi ke Kejaksaan Negeri (Kejari).

"Tidak ada yg menjamin lolosnya kebijakan-kebijakan tersebut tanpa disertai deal-deal tertentu. Sangat mungkin Bupati dan Ketua DPRD menjanjikan sesuatu pada anggota DPRD agar kebijakan kontroversial itu mulus dan menyedot anggaran mahal. Meskipun akan sangat menyakiti warga Jombang, namun sebaiknya anggota DPRD buka-bukaan saja soal deal-deal dan kekecewaan tersebut," tandasnya. (BACA: Kisruh Anggota Vs Ketua DPRD Jombang, F-PKB Kecewa: Ketua Harus Beri Klarifikasi)

Seperti diberitakan sebelumnya, pengadaan mobil operasional untuk anggota DPRD Jombang yang dicoret dalam APBD murni tahun 2016 tetap akan diajukan dalam Perubahan (P-APBD) mendatang. Rencana itu lantang disuarakan anggota dewan sejak awal pekan ini. (BACA: DPRD Jombang Ngotot, Anggaran Mobil Operasional akan Diajukan di P-APBD 2016)

Kalangan legislatif berpandangan bahwa mobil operasional itu untuk mendukung kinerja pihaknya saat terjun ke lapangan. Disamping itu, untuk melakukan penampungan aspirasi terhadap masyarakat.

Sementara Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko, dalam keterangannya saat ditemui awak media di kantor DPRD Jombang sebelum sidang paripurna, Rabu (20/7) pagi, mengaku usulan pengadaan mobil operasional itu tidak pernah terjadi. Termasuk pihaknya tidak pernah menolak penganggaran tersebut karena tidak ada usulan dari DPRD. (BACA: Bupati Vs DPRD Jombang 'Perang' Soal Pengadaan Mobil Operasional Anggota Dewan) (rom/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News