Sejumlah warga menyerahkan hasil penggalangan koin kepada Sekwan DPRD Jombang, Pinto Widiarto, Selasa (26/7) siang. foto: ROMZA/ BANGSAONLINE
"Rencana DPRD Jombang masih akan menganggarkan dalam P-APBD 2016 itu tidak boleh diakomodir. Pokoknya, kami akan terus mengawasi penganggaran itu supaya tidak disalahgunakan. Apalagi untuk mobil operasional dewan," tandasnya.
(BACA: DPRD Jombang Ngotot, Anggaran Mobil Operasional akan Diajukan di P-APBD 2016)
Sementara Pinto Widiarto, Sekwan DPRD Jombang berjanji akan menyampaikan aspirasi dari masyarakat itu kepada anggota DPRD Jombang. "Semuanya kami terima, apa yang disampaikan rekan-rekan akan kita teruskan kepada bapak-bapak DPRD Jombang," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pengadaan mobil operasional untuk anggota DPRD Jombang yang dicoret dalam APBD murni tahun 2016 tetap akan diajukan dalam Perubahan (P-APBD) mendatang. Rencana itu lantang disuarakan anggota dewan sejak awal pekan lalu.
Kalangan legislatif berpandangan bahwa mobil operasional itu untuk mendukung kinerja pihaknya saat terjun ke lapangan. Di samping itu, untuk melakukan penampungan aspirasi terhadap masyarakat.
Sementara Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko, dalam keterangannya saat ditemui awak media di kantor DPRD Jombang sebelum sidang paripurna, Rabu (20/7) pagi, mengaku usulan pengadaan mobil operasional itu tidak pernah terjadi. Termasuk pihaknya tidak pernah menolak penganggaran tersebut karena tidak ada usulan dari DPRD. (BACA: Bupati Vs DPRD Jombang 'Perang' Soal Pengadaan Mobil Operasional Anggota Dewan) (rom/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
