Presiden Jokowi membuka sosialisasi tax amnesty atau pengampunan pajak yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, kemarin (1/8). foto: tempo.co
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Presiden Joko Widodo sangat berharap masyarakat yang ikut pengampunan pajak dapat melakukan repatriasi dana. Sebab, ada begitu banyak dana-dana orang Indonesia yang disimpan di luar negeri.
"Data Kementerian Keuangan, ada 11 ribu triliun uang orang Indonesia yang disimpan di luar negeri. Kalau data yang ada di kantong saya, lebih banyak lagi," kata Jokowi dalam acara Sosialisasi Amnesti Pajak di JIExpo, Kemayoran, Senin (1/8).
Baca Juga: Amnesti Pajak, DJP Jatim II Peroleh Uang Tebusan Rp 1,6 Triliun
Jokowi tidak mempermasalahkan adanya perbedaan mengenai jumlah uang orang Indonesia yang disimpan di luar negeri. Hal yang paling penting, kata dia, dana-dana tersebut bisa dibawa pulang ke Indonesia untuk membantu pembangunan di dalam negeri.
"Negara sangat butuh arus uang masuk dan juga investasi," kata Jokowi.
Jokowi menjelaskan, dana repatriasi akan sangat bermanfaat bagi negara. Jokowi menjelaskan, pemerintah sudah menyiapkan berbagai instrumen investasi mulai dari surat berharga negara hingga proyek-proyek infrastruktur.
Baca Juga: Tax Amnesty Masih Sisakan Problem Keadilan
"Jika diinvestasikan ke proyek infrastruktur dan juga industri misalnya, akan sangat menambah lapangan pekerjaan," ujar Jokowi.
Di sisi lain, ekonom senior Faisal Basri dalam diskusi "Nasib Paket Ekonomi Di Tangan Kabinet Baru" di Jakarta, Senin, (1/8) mengatakan, keberadaan kartel atau mafia di Pemerintahan Jokowi-JK sudah bukan rahasia umum lagi. Kartel-kartel tersebut bahkan sudah berada langsung di dalam sistem.
Dia menjelaskan, Pemerintahan Jokowi-JK memiliki program ambisius dengan membangun mega-mega proyek yang bernilai fantastis. Sementara penerimaan negara sedang defisit, sehingga harus membuat kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty untuk meningkatkan penerimaan pajak.
Baca Juga: Didatangi Sri Mulyani, Sikap Muhammadiyah Berubah, Batal Gugat UU Tax Amnesty
Kebijakan-kebijakan pemerintahan rezim sekarang menurut Faisal tak lebih karena dipengaruhi oleh kartel yang menyusup di dalamnya.
"Contohnya dengan gampang Lion Air mengumumkan delay karena cuaca. Kalau karena cuaca, semua (maskapai) juga delay. Tapi pemerintah diam saja," ujar Faisal.
Faisal menyatakan demikian merujuk pada pemilik Lion Air Rusdi Kirana yang saat ini menjadi Wantimpres. Para pengusaha lainnya juga menjadi kroni pemerintah.
Baca Juga: Haram, Presiden Panggil Hakim MK
Hal lainnya, ia mencontohkan, Indonesia kini tengah membangun infrastruktur, tapi BUMN-BUMN di bidang karya, kerjanya malah membangun banyak hotel-hotel.
Hal ini dibuktikan dengan makin menjamurnya hotel di kota-kota besar yang membuat harga penginapan menjadi semakin kompetitif.
"BUMN Negara bangun hotel, kenapa tidak bangun infrastruktur. Biayanya dari Penyertaan Modal Negara (PMN)," tegas Faisal sembari menggebrak meja.
Baca Juga: Tidak Ada Dana Masuk dari LN dalam Program Tax Amnesty, Pemerintah Dinilai tidak Jujur
Selanjutnya, program tax amnesty. Ia mengkritik habis-habisan program yang menurutnya, tidak akan pernah mencapai target penerimaan repatriasi ini. Ia menggunakan logika sederhana. Yakni, bagaimana mungkin orang kaya Indonesia di luar negeri, yang sudah menetap bertahun-tahun di luar negeri, perusahannya sudah di luar negeri, akan kembali ke Indonesia bawa uang.
"95 persen saya pesimis tax amnesty mencapai Rp 150 triliun. Contoh uang orang Indonesia di Singapura. Mereka sudah permanen residance, perusahannya sudah register di Singapura, apa urusannya bawa balik ke Indonesia lagi," pungkas Faisal.
Pada sosialisasi di JIExpo, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini.
Baca Juga: JK Akui Ada Masalah Penerapan Tax Amnesty, KSPI: Pemerintah Mau Tutupi Kebobrokan
Ajakan Sri tidak hanya agar masyarakat mendeklarasikan atau mengungkapkan harta yang selama ini disembunyikan, tetapi agar masyarakat juga mau membawa pulang dananya yang selama ini ada di luar negeri.
"Daripada dananya di luar negeri digunakan untuk membangun negara orang. Lebih baik dibawa pulang untuk membangun negara sendiri," kata Sri.
Sri mengatakan, dana orang Indonesia yang selama ini ada di luar negeri, bila dibawa pulang bisa dimanfaatkan untuk membangun berbagai macam infrastruktur yang sangat dibutuhkan di dalam negeri. Selama ini infrastruktur itu sulit dibangun karena sumber pendanaan dalam negeri sangat terbatas.
Baca Juga: Tax Amnesty Meneror Rakyat Kecil, Mahfud MD: Rakyat Jangan Dikejar-kejar
"Saya melihat ini kesempatan luar biasa bagi Indonesia untuk membangun sektor keuangan dan pasar modal agar lebih dalam karena cukup likuiditas. Yang bawa uang kembali ke Indonesia memiliki peran penting membangun pondasi ekonomi Indonesia agar mampu membiayai pembangunan dengan sumber dana sendiri," kata dia. (kcm/tic/rmol/lan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
