Manajer bidang Advokasi dan Investigasi Fitra, Apung Widadi.
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Pemerintah diminta jujur kepada rakyat Indonesia kalau kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty belum mencapai target.
"Terkait dengan tax amnesty yang sudah dilaksanakan, pemerintah sebaiknya berkata jujur. Sebab target kebijakan itu belum tercapai. Bahkan jauh dari target sebesar Rp 350 triliun," kata pakar ekonomi dari Indef, Enny Sri Hartati dalam dialektika demokrasi bertema "Tax Amnesty untuk Siapa?" di Media Center DPR, Jakata, Kamis (1/9).
Tidak itu saja, menurut dia yang selama ini melaksanakan kewajibannya membayar pajak justru perorangan, non-badan dan non-UMKM.
"Tak ada yang masuk dari luar negeri padahal itu target utama tax amnesty. Bahkan jauh dari target Rp 350 triliun. Menurut Dirjen Pajak yang masuk baru 79,8 persen atau Rp 3,13 triliun dari perorangan dalam negeri, non badan, dan non UMKM," kata Enny.
Pemerintah pernah mengatakan ada 3000 perusahaan yang tidak taat membayar pajak. Dana yang dijanjikan diterima pemerintah adalah melalui repatriasi, tetapi nyatanya yang masuk tetap dari dalam negeri sebesar 79,8 persen.
"Itu persoalan utama dan ini sudah berjalan dua bulan, yang selama sebulan sebelumnya hanya Rp 300 miliar. Hampir tidak ada yang berasal dari luar negeri," demikian Enny.
Sementara politisi Golkar Misbakhun menilai, semenjak Tax Amnesty diterapkan, jumlah wajib pajak mengalami peningkatan. Sebelum UU itu ada, yang lapor membayar pajak hanya 25 hingga 29 juta orang dan sebagian besar adalah karyawan biasa.
"Tapi dengan adanya UU Tax Amnesty jumlah wajib pajak naik menjadi 38 persen dari biasanya yang hanya mencapai 10 sampai 13 persen," katanya.
Menurut dia, peningkatan itu sejalan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen. Dari peningkatan jumlah wajib pajak tersebut Misbakhun menegaskan ada ekspektasi yang lebih baik bagi pembayar pajak sekalipun perekonomian Indonesia masih belum sehat.
Dia menegaskan pula kalau sosialisasi TA masih harus dilaksanakan oleh pemerintah. Sebab kebijakan itu dinilainya dapat menutup APBN.
