Komisi B DPRD Gresik saat evaluasi kinerja kepala SKPD. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Pejabat di lingkup Pemkab Gresik memiliki tipikal bermacam-macam. Ada yang benar-benar menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku. Mereka juga loyal terhadap pimpinan. Baik pimpinan di tingkat SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) hingga pucuk pimpinan Pemkab Gresik, Bupati dan Wabup.
Namun, sebaliknya ada sejumlah oknum pejabat yang merasa punya kedekatan khusus dengan pimpinan (bupati/wabup). Untuk kategori oknum pejabat seperti ini, mereka terkesan ontran-ontran dalam menjalankan tugas. Bahkan, oknum pejabat tersebut tak segan-segan menilap (melangkahi) pimpinan SKPD saat menjalankan programnnya. Mereka nyelonong sendiri ke Bupati atau Wabup dalam menjalankan tugas atau program tanpa terlebih dulu mengkonsultasikan ke pimpinan SKPD.
Baca Juga: Harumkan Nama Gresik, Bu Min Serahkan Reward kepada Kafilah MTQ ke-30 Jatim Tahun 2023
Kondisi tersebut kerap menimbulkan kegaduhan dalam suatu SKPD. "Sangat benar. Kami akui di Pemkab Gresik masih banyak oknum pejabat yang sok dekat dengan Bupati, sok dekat dengan Wabup. Sehingga, oknum pejabat tersebut kerap tidak menganggap pimpinannya ada," kata salah satu sumber pejabat terpercaya di lingkup Pemkab Gresik kepada Bangsaonline.com, Selasa (11/10).
Menurut sumber ini, oknum pejabat tersebut kerap ontran-ontran, sehingga banyak pejabat yang menganggap oknum pejabat tersebut sebagai bupati kecil. "Saya kasihan terkadang melihat pimpinan oknum pejabat tersebut. Karena ia sering dimarahi bupati hanya gara-gara ulah oknum anak buahnya tersebut," ungkapnya.
Sejumlah politisi di DPRD Gresik juga mengakui, ada sejumlah oknum pejabat dalam menjalankan tugas kerap nilap pimpinannya. Artinya, oknum pejabat tersebut kerap bypass ke Bupati atau Wabup. Sehingga, tindakan oknum pejabat tersebut menjadi gunjingan banyak pejabat.
Baca Juga: Belanja THL Kabupaten Gresik Capai Rp180 Miliar, Anha: Output dan Outcome Harus Jelas
"Ini realistis. Memang saya akui ada model pejabat seperti itu di lingkup Pemkab Gresik," kata Wakil Ketua DPRD Gresik, Hj. Nur Saidah kepada Bangsaonline.com.
Menurutnya, ulah oknum pejabat yang kerap menilap pimpinan SKPD dalam menjalankan tugas kemudian langsung bypass ke Bupati atau Wabup tersebut jelas menunjukan kalau oknum pejabat tersebut tidak tahu etika berbirokrasi. "Ulah oknum pejabat itu jelas akan menimbulkan kegaduhan. Bisa menimbulkan ketidak-kompakan antarpejabat dan lainnya," terangnya.
Oknum pejabat tersebut juga bukan pamong praja. Karena itu, Bupati tidak boleh lakukan pembiaran dengan ulah oknum pejabat tersebut. "Saya minta Bupati tidak melakukan pembiaran dengan model-model oknum pejabat seperti itu," pintanya.
Baca Juga: Hadiri Haul Bungah, Plt Bupati Gresik Ingatkan Agar Tak Ada Perebutan Kekuasaan
Ia minta agar Bupati Sambari Halim Radianto sebagai pembina kepegawaian benar-benar menegakkan disiplin kepegawaian. Sehingga, roda birokrasi di Pemkab Gresik berjalan tertib.
"Kalau ingin birokrasi di Pemkab Gresik bisa tertib, maka pejabat dalam menjalankan tugas harus sesuai dengan koridor yang berlaku," pungkasnya. (m.syuhud almanfaluty)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
