GRESIK, BANGSAONLINE.com - PNS (Pegawai Negeri Sipil) di lingkup Pemkab Gresik sebagai abdi negara, pelaksana peraturan perundang-undangan kepegawaian, loyalitasnya benar-benar diuji. Sebab, demi misi pribadi, ambisi jabatan, bahkan mengeruk pundi-pundi pendapatan, berbagai cara tak terpuji pun terpaksa mereka lakukan.
Kondisi inilah yang kerap menimbulkan ketidak-kompakan pejabat di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Kepala SKPD tidak kompak dengan sekretaris, dengan kepala bidang dan seterusnya. Kemudian, kepala bidang tidak kompak dengan kepala bidang dan seterusnya. Dampaknya, di beberapa SKPD di lingkup Pemkab Gresik diketemukan friksi-friksi.
Baca Juga: Hadiri Haul Bungah, Plt Bupati Gresik Ingatkan Agar Tak Ada Perebutan Kekuasaan
"Kubu-kubuan pejabat pun tidak bisa dielakkan di suatu SKPD," kata pejabat eselon III di salah satu SKPD kepada Bangsaonline.com, Rabu (12/10).
Menurut ia, kubu-kubuan yang terjadi di SKPD mengakibatkan pejabat satu dan pejabat lain kerap menimbulkan distrust (tidak saling mempercayai). "Kondisi ini sangat membahayakan keutuhan dan kekompakan dalam kinerja, mensukseskan program dan tatanan birokrasi," terangnya.
Ia berharap, friksi kubu-kubu di sejumlah SKPD di lingkup Pemkab Gresik ini merembet ke SKPD lain. "Sehingga, kondisi tidak pantas itu akan berimbas buruk terhadap kinerja dan capaian kinerja SKPD dalam menjalankan program," terangnya.
Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai
Sementara Wakil Ketua Komisi A (membidangi kepegawaian) DPRD Gresik, Mujid Riduan menyatakan, kinerja pejabat di lingkup Pemkab Gresik dalam menjalankan program masih jauh dari harapan. "Kami akui mayoritas kinerja SKPD masih jauh dari harapan," katanya.
Ditegaskan Mujid, program di beberapa SKPD Pemkab Gresik masih banyak yang tidak sesuai target. Hal itu terlihat masih banyaknya SKPD yang tidak bisa menjalankan program dengan maksimal.
Bahkan, ada SKPD yang tidak bisa menjalankan proram yang sudah direncanakan dan disiapkan anggaran di APBD. "Dalam beberapa kesempatan DPRD lakukan evaluasi capaian kinerja di masing-masing SKPD, ternyata penyerapan anggaran di beberapa SKPD tidak sesuai target. Lebih-lebih pada triwulan pertama atau semester awal," ungkap politisi senior PDIP asal Kecamatan Menganti ini.
Baca Juga: Di Ponpes Tanbihul Ghofilin, Plt Bupati Gresik Sosialisasikan Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak
Ironisnya lagi, kata Mujid, berdasarkan evaluasi DPRD, masih ada SKPD tidak berani menjalankan program/kegiatan yang sudah mereka programkan dan mendapatkan porsi anggaran di APBD. Gara-garanya, mereka takut kegiatan tersebut akan diusut oleh penegak hukum. Terlebih, pasca banyaknya pejabat Pemkab Gresik yang masuk penjara, karena tersandung kasus korupsi APBD.
Seharusnya, lanjut Mujid, kepala SKPD tidak perlu takut menjalankan program/kegiatan yang menggunakan anggaran besar. Dengan catatan, program tersebut dijalankan dengan baik sesuai dengan RKA (rencana kegiatan dan anggaran), maupun DPA (dokumen penggunaan anggaran).
"Kalau kegiatan dengan dana APBD itu dijalankan sesuai aturan, dan tidak menyalahi RKA, maupun DPA, mengapa SKPD takut menjalankan," paparnya.
Baca Juga: Pendukung Kotak Kosong di Gresik Soroti Rendahnya PAD 2024
Karena itu, Mujid meminta kepada Bupati-Wabup, Sambari Halim Radianto-Moch Qosim harus intens lakukan Tepra (tim evaluasi pelaksanaan realisasi anggaran) masing-masing program/kegiatan di masing-masing SKPD. Tujuannya, untuk mengetahui sejauh mana capaian masing-masing kepala SKPD dalam menjalankan program/kegiatan yang sudah dicanangkan. Sehingga, bupati dan wabup bisa mengetahui, mana saja program yang berhasil dijalankan, dan mana saja program yang tidak bisa dijalankan dengan baik.
"Dari hasil Tepra itulah, bupati dan wabup bisa meminta penjelasan kepala SKPD, mengapa tidak bisa menjalankan kegiatan /program sesuai yang ditargetkan, dan apa kendalanya, " pungkasnya (m. syuhud almanfaluty)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News