Ruhut Sitompul
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul memastikan bakal mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR saat reses akhir Oktober ini. Ia beralasan ingin fokus mengawal calon gubernur pertahana Basuki Tjahaja Purnama. Langkah mundur Ruhut Sitompul dinilai sebagai cara untuk menghindari pemecatanya dari Partai Demokrat, lantaran partai tersebut saat ini sedang menggodok sanksi berat akibat dukunganya kepada pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI 2017. Sementara partainya mendukung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni.
Namun, niat dan tekad Ruhut Sitompul mundur dari kursi DPR RI telah bulat. Ia dipastikan bakal mundur dari jabatannya akhir Oktober 2016 ini, bertepatan masa reses DPR RI. Niat ini dilandasi fatsoen politik yang ia pegang.
Baca Juga: Emil Dardak Ajak Kader Demokrat Sidoarjo Kawal Kemenangan Pilgub dan Pilbup Pilkada 2024
"Kenapa mundur? Karena partai saya punya calon gubernur lain. Sedangkan calon saya Pak Ahok," kata Ruhut usai sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (19/10/2016).
Saat ditanya apa motivasi dirinya mundur selain faktor pilihan politik yang berbeda dalam Pilkada DKI Jakarta dengan Partai Demokrat. Ruhut menyebutkan sejatinya dirinya ingin menjadi tokoh independen seperti Ahok. "Tapi harus diketahui, aku maunya tetap menjadi anggota Partai Demokrat, ini partai terakhirku. Tapi kalau tidak menjadi anggota Partai Demokrat lagi, banyak sekali partai yang menawarkan aku," seloroh Ruhut.
Namun saat ditanya apakah dirinya mundur dari anggota DPR lantaran dirinya saat ini tengah menghadapi ancaman sanksi yang akan diberikan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI serta Mahkamah Kehormatan Partai Demokrat? Ruhut menampik anggapan tersebut. "Orang baru mau beri sanksi, saya mundur. Itu namanya telmi (telat mikir)," cetus anggota Komisi III DPR RI ini.
Baca Juga: Pemilih PDIP dan Demokrat di Jombang Terbelah, Dukung Warsubi-Salman pada Pilkada 2024
Dia juga menyebutkan pilihan dirinya mundur dari anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat juga membuat terkejut elit Partai Demokrat. Dia mengaku telah menyampaikan rencana mundur dari jabatannya ini kepada Amir Syamsudin. "Siapa yang gak kaget, masih ada tiga tahun lagi menjabat di DPR tapi memilih mundur," ucap Ruhut.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan kasus yang melilit Ruhut Sitompul telah di meja Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Menurut dia, Komisi Pengawas Partai Demokrat telah mengirim rekomendasi soal Ruhut ke Dewan Kehormatan Partai.
"Sebelumnya Pak Ruhut mendapat sanksi ringan berupa penonaktifan sebagai Koordinator Jubir, sehingga sanksi kedua adalah sanksi berat," sebut Agus.
Baca Juga: Di Rakerda Partai Demokrat Jatim, Khofifah Minta Setiap TPS Wajib Ada Saksi untuk Amankan Suara
Terkait apa bentuk sanksi berat yang akan diterima Ruhut, Agus tidak bisa merincinya. Menurut dia, hal tersebut menjadi domain Dewan Kehormatan Partai. "Sanksi yang berat itu isinya berjenjang, ada yang berat sekali, yang berat isinya peringatan keras hingga penarikan sebagai anggota DPR RI. Sanksi berat untuk Pak Ruhut belum disampaikan Mahkamah Partai," tegas Agus.
Niat Ruhut untuk mundur dari keanggotaan DPR RI memang mengejutkan. Selain jarang dilakukan oleh koleganya apalagi pemicunya urusan beda pilihan politik. Namun yang patut digarisbawahi, mundurnya Ruhut tidak berjauhan dari sejumlah situasi politik yang terjadi di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI serta di internal Partai Demokrat. Di kedua institusi tersebut, Ruhut sama-sama menghadapi ancaman sanksi berat berupa pemecatan.
Di sisi lain, niat mundur Ruhut ini tentu telah melalui perhitungan yang matang. Posisi menjadi anggota DPR RI bagi Ruhut merupakan panggung yang efektif agar dikenal publik. Di sisi lain, ada sisa waktu selama tiga tahun jabatan di DPR yang erat dengan pendapatan dan fasilitas yang diterima sebagai anggota DPR yang tidaklah kecil dari sisi finansial.
Baca Juga: Minta Dukung Prabowo, SBY: Negara Kacau Jika Banyak Matahari
Lalu apa yang dihitung Ruhut selain soal fatsoen politik? Apakah terkait dengan tawaran jabatan publik di eksekutif? "Aku mengalir saja," kata Ruhut sembari tertawa lebar.
Meski berniat mundur, namun Ruhut menilai, mundur dari DPR tak berarti harus hengkang dari Demokrat.
Dia juga meminta agar para kader Demokrat, yang berbicara mengenai potensi pemecatannya, mengenal posisi dan kepantasan wewenang mengomentarinya.
Baca Juga: Resmi Dilantik Jadi Anggota DPRD Jatim, Naufal Alghifary Janji Kawal Pemberdayaan Pemuda
"Kenapa orang yang enggak ada wewenang yang mulutnya kayak cucak rowo juga? Jadi aku enggak ngerti," kata Ruhut.
Oleh karena itu, anggota Komisi III DPR ini menegaskan pemecatan atas dirinya baru akan pasti setelah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berbicara secara resmi.
“Cari Pak SBY! Yang bisa pecat anak buahnya Ketua Umum," ujar pria yang akrab disapa “Si Poltak” ini.
Baca Juga: Syauqul Muhibbin-Elim Tyu Samba Daftar ke KPU Kota Blitar
Ruhut mengatakan tidak akan ambil pusing dengan berita-berita pemecatan dirinya. Yang jelas dia mengatakan akan fokus untuk memenangkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pilkada Jakarta hingga rela harus mundur dari DPR.
"Ya aku enggak tahu, kalau kena (sanksi), sanksikan saja angin yang sedang berlalu," kata Ruhut. (okz/mer/viv/lan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
