GRESIK, BANGSAONLINE.com - Pernyataan pihak PT. Freeport Indonesia yang mengaku tidak bisa membangun pabrik Smelter (pemurnian) emas di Kabupaten Gresik karena terbentur dana, membuat masyarakat tercengang.
Beberapa kalangan, khususnya masyarakat di Kabupaten Gresik yang membutuhkan pekerjaan sangat khawatir, kalau Smelter benar-benar gagal dibangun di Kabupaten Gresik. "Jelas pak, kami jelas khawatir kalau Smelter benar gagal dibangun di Gresik," kata Rudiyanto, warga Gresik kepada Bangsaonline, Minggu (23/10).
Baca Juga: Pascakebakaran, Presdir PTFI Inspeksi Lokasi Common Gas Cleaning Plant di Smelter Gresik
Padahal, rencana pemerintah membangun Smelter di kawasan Petrokimia Gresik disambut suka cita warga kota Pudak. Sebab kabarnya, jika jadi dibangun, perusahaan pemurinan emas itu akan menciptakan hingga 30.000 lapangan pekerjaan.
Bahkan, kata Rudiyanto, pihak Freeport sudah membuka lowongan pekerjaan. "Saya pernah membuka websitenya Freeport berisikan lowongan pekerjaan. Jelas saya senang karena pekerjaan yang dibutuhkan banyak," ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala Bidang Perizinan pada BPPM (Badan Perizinan dan Penanaman Modal) Pemkab Gresik, Farida Haznah Ma'ruf kepada Bangsaonline.com juga menyatakan, bahwa PT. Freeport Indonesia telah membuka lowongan pekerjaan. "Ya, di website (Freeport) telah dibuka lowongan pekerjaan untuk Smelter," kata Farida baru-baru ini.
Baca Juga: PG Kerahkan Mobil Bronto Skylift Padamkan Kebakaran Smelter, Presdir Freeport Ucapkan Terima Kasih
Menurut ia, Freeport membutuhkan pekerjaan hingga puluhan ribu untuk dipekerjakan di Smelter. Pekerjaan dimaksud mulai skill maupun unskill. "Lowongan pekerjaan itu jelas akan membantu menciptakan lapangan pekerjaan di Gresik," jelasnya.
Namun Farida menyatakan, hingga saat ini manajemen PT. Freeport Indonesia belum memutuskan melanjutkan rencana pembangun pabrik Smelter di Gresik. Langkah ini diambil manajemen PT. Freeport Indonesia setelah pemerintah Indonesia hingga saat ini belum memutuskan memberikan perpanjangan izin kontrak penambangan di bumi Papua.
"Sejak pemerintah pusat belum memutuskan memberikan perpanjangan izin, sejak itu lah manajemen PT. Freeport juga belum memberikan kepastian melanjutkan pembangunan Smelter di Gresik atau tidak," terangnya.
Baca Juga: Tuntut Tenaga Kerja, Warga Mengare Komplek Gresik Demo Smelter PT Freeport Indonesia
Menurut ia, meski manajemen PT. Freeport Indonesia hingga saat ini belum memutuskan melanjutkan pembangunan Smelter perusahaan asal Amerika Serikat ini sudah mengurus izin ke Propinsi Jawa Timur. Bahkan, ada sejumlah izin yang telah dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Timur. Izin dimaksud di antaranya, Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).
Ditambahkan Farida, PT. Freeport Indonesia rencananya akan menggelontorkan dana investasi sebesar Rp 30 triliun lebih untuk membangun Smelter di Gresik.
Menipisnya peluang pembangunan Smelter di Kabupaten Gresik ini menuai reaksi kalangan politisi di DPRD Gresik yang membidangi ketenagakerjaan.
Baca Juga: Freeport Dukung Transformasi Era Society 5.0 di 36 Sekolah
Komisi D, misalnya, meminta pemerintah pro-aktif untuk memastikan jadi dan tidaknya Smelter di Gresik. "Sebagai pemangku wilayah, Bupati Gresik harus pro aktif mempertanyakan kepastian pembangunan Smelter, jadi di bangun di Gresik atau tidak," kata anggota Komisi D, Noto Utomo.
Langkah ini dilakukan karena keberadaan Smelter tersebut selama ini didengung-dengungkan oleh pemerintah sebagai sarana investasi baru untuk mengurangi angka pengangguran di Gresik selain keberadaan JIIPE (Java Integrated Industrial and Ports Estate) di kawasan Manyar.
"Terus terang, Komisi D sendiri sangat respek dengan rencana pembangunan Smelter tersebut karena bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan," jelas politisi muda PDIP asal Bungah ini.
Baca Juga: Peringati HUT ke-79 Kemerdekaan RI, Freeport Wujudkan Integrasi Tambang Hulu hingga Hilir
Kemudian, tambah Noto, kalau Smelter gagal dibangun dengan alasan terbentur biaya, maka harapan puluhan ribu warga Gresik bisa bekerja di Smelter, jelas kandas. "Makanya pemerintah harus memastikan jadi atau tidak. Biar masyarakat ada kepastian," pungkasnya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News