Public hearing di gedung paripurna DPRD Tuban.
TUBAN, BANGSAONLINE.com - Sebanyak 42 Calon Sarjana Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas PGRI Ronggolawe (Unirow) Tuban menggelar publik hearing dengan DPRD Tuban di gedung paripurna, Selasa (15/11)
Public hearing mengambil tema tentang Lembaga Pemerintahan, dan Kepemiluan, serta proses pengambilan keputusan kebijakan public dalam Pemerintahan daerah Kabupaten Tuban. Saat hearing, para calon sarjana menyentil kegiatan Musyawarah Rencana dan Pembangunan (Musrenbang).
Ketua DPRD, Miyadi memberikan pemaparan tentang Musyawarah Rencana dan Pembangunan (Musrenbang) Desa, dan Musrenbang Kecamatan (Musrenbangcam).
Di hadapan 42 Calon Sarjana FISIP Unirow, ia mengatakan, dalam pemerintahan itu ada pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten. Dari rangkaian itu bisa disebut pemerintah, di mana dalam Pemerintahan tentu tidak lepas membahas pembangunan.
Miyadi menyebut pembangunan pemerintahan tidak akan melahirkan pemerataan jika tidak melalui proses mufakat dan musyawarah. Ia mencontohkan Rencana Kerja Pembangunan (Musrenbang) Desa.
"Biasanya Musrenbang desa atau kelurahan diselenggarakan awal tahun, untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Dalam Penyusunan dokumen RKP Desa selalu diikuti dengan penyusunan dokumen Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat dari Tokoh dan Unsur Desa. Kemudian, diusulkan Ke Musrenbangcam," bebernya.
Ia menyatakan, jika masih banyak desa atau kelurahan di Kabupaten Tuban yang belum siap melaksanakan musrenbang secara terbuka diketahui Masyarakat.
"Musrenbang desa atau kelurahan seharusnya menjadi Forum Perencanaan progam Desa yang melibatkan semua unsur tokoh setempat. Termasuk calon Sarjana sebagai pengabdian kemasyarakatan guna mendukung rencana pembangunan desa di mana outputnya kepada pembangunan Daerah," jlentreh Sekretaris DPC PKB Tuban itu.
Selain materi Musrenbang, Miyadi juga memberikan materi sistem pemerintahan dan kepemiluan hingga lembaga negara di Kabupaten Tuban.
Sementara itu, Dekan FISIP Unirow Satya Irawatiningrum saat ditemui BANGSAONLINE.com menjelaskan public hearing ini selain untuk kerjasama dengan stakeholder, juga agar calon sarjana FISIP Unirow mampu memahami mekanisme proses komunikasi dalam pemerintahan untuk sebuah keputusan. "Sebelum keputusan menjadi kebijakan public di masyarakat," terangnya.
Terpisah, Hanafi salah satu peserta yang juga calon sarjana Ilmu Komunikasi mengatakan puas atas public hearing yang diadakan FISIP Unirow dengan Ketua DPRD Tuban.
"Dengar pendapat yang dipaparkan ketua DPRD Tuban, sangat Jelas manfaatnya karena adannya masukan (feedback) seperti Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan jika dikaji dalam ilmu komunikasi maupun Ilmu pemerintahan semua bertahap melalui proses musyawarah dan mufakat," ujar Hanafi. (ahm/wan/rev)
