SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Dipilihnya Surabaya sebagai tempat gelaran agenda internasional bertajuk Annual Forum on Developing Countries Policy and Tax Cooperation for Agenda 2030, bukan sekadar asal pilih. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI bersama dengan South Center (think tank internasional yang berpusat di Jenewa) punya alasan untuk mengadakan agenda yang diikuti perwakilan dari 32 negara berkembang tersebut di Surabaya.
Wakil Menteri Luar Negeri RI, Abdurrahman Mohammad Fachir mengatakan, dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia, Surabaya lebih tinggi capaiannya dari sisi indeks pembangunan dan juga dari sisi capaian peningkatan pajak.
BACA JUGA:
- Jelang Hari Otoda XXVIII, Satpol PP Surabaya Perketat Keamanan dengan Terjunkan 3 Tim
- Lantik 2.086 PPPK, Wali Kota Surabaya Imbau Maksimalkan Tugas Kepada Masyarakat
- Antisipasi Lonjakan Pendatang Baru, Pemkot Surabaya Lakukan Pendataan
- Digitalisasi Informasi Inklusif dan Ramah Disabilitas: Pemilu Berkeadilan di Surabaya
“Saya senang agenda ini diselenggarakan di Surabaya. Ini bukan sebuah kebetulan diselenggarakan di Surabaya. Karena itu kami sangat apresiasi,” tegas AM Fachir seusai opening ceremony agenda tersebut di Hotel JW Marriot, Rabu (30/11).
AM Fachir mengapresiasi paparan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini pada sesi awal pembukaan acara. Dalam paparannya, wali kota yang telah membawa Surabaya meraih banyak penghargaan nasional dan internasional ini menjelaskan banyak hal. Di antaranya tentang pelayanan pajak yang bisa dilakukan secara online. Sehingga, wajib pajak bisa lebih mudah dalam membayar pajak. Dan outcome-nya, capaian penerimaan dari sektor pajak menjadi lebih besar dibanding ketika sebelum menerapkan teknologi.
“Apa yang disampaikan Bu Risma sangat mendasar dari persoalan ini. Pengalaman beliau sejak 2010 sampai sekarang yang ditampilkan dalam gambar dan angka, menarik buat mereka karena langsung bagaimana memberdayakan sumber daya yang ada. Juga dari sisi indeks pembangunan dan meningkatkan pajak. Mungkin nanti juga bisa disampaikan bagaimana mencapainya. Itu sangat penting dan itu akan jadi pengalaman berarti bagi teman-teman di sini,” tegas pejabat kelahiran Samarinda ini.
Lebih lanjut, AM Fachir menegaskan, agenda yang diinisiasi oleh South Center dan juga Kemenlu ini bertujuan untuk saling berbagi tentang kebijakan dan kerja sama terkait pajak. Menurutnya, hal ini selaras dengan salah satu upaya yang sedang dilakukan negara-negara berkembang dalam mencapai sustainable development yang sudah dicanangkan agenda sampai 2010. Semangatnya adalah upaya memberdayakan publik untuk ikut di dalam pembangunan di berbagai bidang. Dan, salah satu yang menjadi persoalan adalah bagaimana mmebiayai program tersebut. Salah satunya dengan pajak.
“South Center kemudian meminta Indonesia untuk menjadi host dari pertemuan pertama yang diikuti 32 negara ini. Dengan kondisi dunia seperti sekarang, terutama kondisi ekonomi nya yang melambat, ini penting untuk memobilisasi sumber daya yang ada,” sambung AM Fachir.
