Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat audiensi dengan Asosiasi Badan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta (ABP-PTSI) Jatim. Foto: Ist.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menunjukkan komitmen serius dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Mendengar banyaknya mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari keluarga prasejahtera yang terancam putus kuliah, Cak Eri—sapaan akrabnya—memastikan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya hadir untuk melunasi biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) mereka.
Keputusan ini diambil setelah Cak Eri menggelar pertemuan dengan Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (ABP-PTSI) Jawa Timur. Dalam pertemuan tersebut, terungkap fakta miris mengenai mahasiswa yang hampir drop out (DO) karena kendala biaya.
“Berarti, yang seharusnya saya sentuh sesuai dengan janji sumpah saya sebagai wali kota adalah mengentaskan kemiskinan dan membantu orang miskin, bukan membantu segelintir orang yang kaya. Maka, saya juga harus membantu yang berada di PTS sehingga anak ini bisa menjadi sarjana dan mengubah nasib keluarganya,” ujar Wali Kota Eri, Minggu (25/1/2026).
Langkah konkret yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah revisi Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa. Bantuan ini ditujukan bagi mahasiswa yang masuk dalam kategori Desil 1-5 (masyarakat tidak mampu).
Cak Eri telah menginstruksikan Disbudporapar Surabaya untuk segera melakukan sinkronisasi data dengan PTS guna memastikan bantuan tepat sasaran. Berdasarkan data awal, di satu kampus seperti STIESIA saja, terdapat sekitar 300 mahasiswa yang membutuhkan uluran tangan.
“Jadi tidak hanya yang baru saja, tapi yang masih kuliah kemudian tidak bisa membayar (uang) kuliah dan masuk Desil 1-5, akan kita tutup UKT-nya. Sehingga ini bisa menggerakkan (program) Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana di Surabaya,” tegasnya.
Kebijakan ini diharapkan mampu mengembalikan semangat belajar para mahasiswa yang sebelumnya sempat putus asa. Cak Eri memahami bahwa beban ekonomi seringkali merusak motivasi belajar mahasiswa.
“Karena mahasiswa yang masuk Desil 1-5 ada yang mengatakan, ‘nggak mood (kuliah), saya pasti di-DO nih, karena nggak bisa bayar UKT’. Insyaallah nanti akan kita kumpulkan, agar punya semangat dan bisa mengubah ekonomi keluarganya,” tutur Cak Eri.
Menariknya, program bantuan UKT ini tidak dibatasi oleh kuota tertentu dan membebaskan calon mahasiswa untuk memilih PTS manapun di Surabaya, selama mereka lolos seleksi masuk secara jujur.
“UKT adalah urusan pemerintah dengan perguruan tinggi, yang pasti nanti anak ini mau masuk manapun terserah. Tapi, saya mengajarkan kejujuran, melalui apa yaitu tes, apakah itu SNBT, SNBP, atau tes yang berada di swasta sehingga mereka punya peluang yang sama,” tambahnya.
Ketua ABP-PTSI Jawa Timur sekaligus Rektor Universitas Wijaya Putra, Dr. Budi Endarto, menyambut positif terobosan ini. Ia menilai langkah Pemkot Surabaya sebagai gerakan yang revolusioner di dunia pendidikan tinggi.
“Ini mungkin akan menjadi suatu gerakan yang revolusioner. Dan ternyata (keluarga miskin) melimpah di PTS,” ujar Budi seraya berharap PTS dapat berkontribusi penuh mengawal target Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana di Surabaya. (ari/rev)
