Para pekerja China di PLTU Kukar lari tunggang langgang saat petugas melakukan sidak
Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf, mempertanyakan angka besar warga Cina yang masuk ke Indonesia. Meski di satu sisi berdampak pada naiknya sektor wisata, namun ada masalah lain saat para warga Cina yang datang juga bekerja di Indonesia.
“Kami membentuk panja, dari hasil panja menyebutkan jika ini ada permasalahan besar, isu besar soal Cina. Ini bukan soal wisata, tapi berdampak pada persoalan pekerja, ini tanggung jawab siapa?” kata Dede Yusuf dilansir viva.co.id.
Dia mengatakan, Cina memiliki jumlah penduduk sebesar 1,4 miliar, di mana 400 juta warganya kini berstatus menganggur. Hal ini lah yang perlu dicermati di mana pemerintah dinilai justru mempermulus pekerja Cina berdatangan ke Indonesia lewat kerja sama yang dilakukan pemerintah.
“Jika kerja sama Indonesia dengan Cina berniat akan mendatangkan investor baru, membawa dampak ekonomi positif buat Indonesia, harusnya Indonesia yang diuntungkan. Ini kan jadi timbul masalah lain,” kata dia.
“Dulu ada Permenaker yang kini sudah dicabut pemerintah. Disebutkan di aturan tersebut, masuk sini (Indonesia) mesti bisa berbahasa Indonesia, lalu level supervisor ke atas, dan didampingi 10 tenaga kerja Indonesia, dan ini sudah dicabut. Filter-filter ini sudah dicabut, ini jadi masalah baru.”
Di sisi lain, Kementerian Sekretariat Negara mengklarifikasi isu masuknya 10 juta tenaga kerja asing asal Cina ke Indonesia. Klarifikasi itu dimuat dalam akun Twitter resmi Kemensetneg, @KemensetnegRI.
"Jadi bohong besar jika dikatakan akan ada 10 juta pekerja asing asal Tiongkok yang masuk Indonesia. Kemungkinan angka itu diolah dari target kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman)," demikian isi salah satu poster digital yang diposting @KemensetnegRI.
Selain membantah kabar tersebut, Kemensetneg juga memberikan data dalam bentuk grafik soal jumlah target wisman yang ingin dicapai pemerintah Indonesia. Menurut data tersebut jumlah wisman asal Greater Cina (Cina, Hongkong, Macau dan Taiwan) yang ingin dicapai oleh pemerintah pada 2016 ialah 2,1 juta dan hingga 2019 nanti jumlah wisman asal Greater Cina yang ditargetkan datang ke Indonesia berjumlah 3,3 juta orang.
"Jadi jelas angka 10 juta pekerja Tiongkok itu angka insinuasi atau angka provokasi karena dalam target jumlah kunjungan wisman dari Greater Cina pun tidak ada angka itu," tulis Kemensetneg di poster lain.
Lebih lanjut, Kemensetneg menyebutkan bahwa jumlah tenaga kerja asing yang ada di Indonesia pada 2016 ialah 74.183 orang. Dari jumlah tersebut, terdapat 21.271 tenaga kerja asal Cina yang menempati urutan pertama jumlah tenaga kerja asing di Indonesia. Kemudian disusul Jepang dengan jumlah 12.490 tenaga kerja.
Kemensetneg memberikan perbandingan terhadap jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berada di luar negeri. Salah satu negara yang dijadikan perbandingan adalah Malaysia, menurut data tersebut ada dua juta TKI yang bekerja di Malaysia dari total 31 juta penduduk Malaysia. Hongkong juga menjadi contoh berikutnya, dari total tujuh juta penduduk Hong Kong, ada 153 ribu TKI yang bekerja di sana.
"Rerata jumlah pekerja asing di Indonesia berada di kisaran 70 ribuan (dari semua negara). Sekitar 0,027 persen jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang sekitar 257 juta atau sekitar 0,05 persen jika dibandingkan dengan angkatan kerja Indonesia tahun 2016 yang sekitar 128 juta," tulis Kemensetneg.
Hal serupa dilontarkan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri. Menurutnya, Indonesia adalah negara yang terbuka terhadap tenaga kerja asing. Keadaan ini pun dianggap sebagai suatu risiko yang dihadapi oleh Indonesia terhadap era keterbukaan global.
"Secara prinsip, Indonesia negara yang terbuka. Sehingga masuknya TKA ini harus dipandang sebagai dinamika keterbukaan global," tuturnya, Rabu (21/12). (merdeka.com/viva.co.id/detik.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
