Di sisi lain, kunjungan delegasi tersebut banyak menuai kritik. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid Sa'adi memastikan kunjungan Ketua Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga MUI, Prof Istibsjaroh, ke Israel tanpa izin.
"Iya benar dan kunjungan beliau tanpa sepengetahuan pimpinan MUI," kata Zainut dilansir merdeka.com, Jumat (20/1).
Kepergian Istibsjaroh, menurut Zainut, telah menyalahi kebijakan organisasi. MUI pun sangat menyesalkan kunjungan tersebut.
"MUI melarang semua pengurusnya untuk berkunjung ke negara Zionis dengan atau tanpa dalih apa pun," tegasnya.
Menurutnya, MUI sebagai salah satu representasi umat Islam Indonesia berkomitmen mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Hal tersebut sesuai dengan semangat konstitusi, yakni menolak segala macam bentuk penindasan dan penjajahan.
"Israel adalah negara agresor dan penjajah yang selama ini berbuat zalim terhadap rakyat Palestina," tandasnya.
Sementara Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang luar negeri, KH. Muhyidin Junaidi mengatakan, kehadiran warga negara Indonesia atas undangan Presiden Israel merupakan upaya adu domba sesama umat Islam. Sebab di antara mereka yang diundang hadir adalah Ketua Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga MUI, Prof. Istibsyarah.
"Kunjungan tersebut menciptakan pro-Kontra di kalangan tokoh dan pimpinan ormas Islam dan berpotensi mengadu domba sesama umat Islam di Indonesia," katanya dilansir Republika.co.id.
Ia pun memandang kunjungan itu melanggar kode etik diplomacy international. Menciderai perasaan bangsa Indonesia dan juga merusak upaya Organisasi Konferensi Islam (OKI) menerapkan two states policy atau kebijakan dua negara.
Muhyidin mengakui lobi Israel dan mitra Yahudi terus diintensifkan secara masif dengan berbagai cara dari yang halus sampai yang serampangan. Karena dunia internasional, melalui pertemuan 17 menteri luar negeri di Prancis jelas menyepakati dan mendorong agar two states policy segera dilaksanakan.
Tapi Israel tetap keras kepala dengan sikapnya tak pernah mengakui resolusi apapun yang dikeluarkan PBB, selama itu merugikan Yahudi.
"Singkatnya kunjungan warga negara Indonesia bertemu Presiden Israel secara tak langsung mendukung kebiadaban Israel dan genosidanya kepada bangsa Palestina," ujarnya. (merdeka.com/republika.co.id)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News