Anggota Komisi E DPRD Jatim dari PPP, Zeiniye
SITUBONDO,BANGSAONLINE.com - Rencana Pemkab Situbondo untuk mengubah wajah eks lokalisasi Gunung Sampan, Desa Kotakan menuai pro dan kontra.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Zeiniye menolak rencana tersebut. Menurutnya, Pemkab Situbondo harus mengkaji lagi niatan tersebut.
Baca Juga: TNI-Polri Apresiasi Kesiapan Posko Nataru di Pelabuhan Tanjung Perak, Ini Kata Pj Gubernur Jatim
Politikus Parpol PPP itu khawatir, rencana mengubah stigma eks lokalisasi Gunung Sampan malah jadi bumerang bagi Pemkab Situbondo.
"Meskipun wisata karaoke itu dilakukan sesuai dengan standar karoke, kami tidak setuju dan menolak. Disparpora harus melakukan kajian ulang dan tinjauan ulang dengan rencana tersebut," kata Zeiniye melansir RRI, Rabu (24/4/2024).
Malah, menurut Zeiniye, mengubah eks tempat prostitusi menjadi tempat karaoke berpotensi menambah stigma buruk tersebut.
Baca Juga: Dampingi Kapolri dan Panglima TNI, Pj Adhy Tinjau Persiapan Natal 2024 di Gereja Bethany Surabaya
"Maka kami tidak sepakat jika eks lokalisasi GS disulap menjadi wisata karaoke, justru ini akan mempersulit untuk memulihkan nama GS, karena tempat karaoke itu identik dengan hal maksiat," bebernya.
Memulihkan nama eks lokalisasi, lanjut Zeiniye, adalah dengan secara rutin menggelar pengajian, seperti yang sedang berlangsung saat ini.
Dengan demikian, semakin rutin menggelar pengajian, maka nama eks lokalisasi GS perlahan akan hilang.
"Justru kegiatan keagamaan yang perlu diperbanyak. Kami khawatir kalau wisata karaoke justru menjadi tumbuh kembangnya gerakan pornografi, miras dan segala macam dengan berkedok wisata karaoke. Jadi kami mohon ini dilakukan kajian ulang," pungkasnya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Ketua DP MUI Situbondo, Habib Muhammad Abubakar Al Muhdar, menolak rencana adanya tempat karaoke di Gunung Sampan.
Baca Juga: PIK 2 Dianggap Banyak Mudharat, MUI minta Pemerintah Cabut Status PSN
"Pandangan kami dua-duanya sama-sama negatif, kalau keduanya ada, akan tambah semarak, tambah berat mencegah kemungkaran. Kami menilai dua hal itu suatu kemungkaran," ujarnya kepada wartawan, Rabu (24/4/2024)
Bahkan dirinya mengaku, jika MUI belum diajak rembukan oleh pihak Pemkab Situbondo terkait rencana tersebut.
"Kami, MUI belum pernah diajak urun rembuk tentang rencana itu," tuturnya (van)
Baca Juga: Peringatan HKSN 2024 di Kota Madiun, Pj Gubernur Jatim Tekankan Rasa Kepedulian Sosial
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
