SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Keluarga besar kaum Marhaenis Jawa Timur, menggelar sarasehan dengan menghadirkan sejumlah pemateri, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf dan sejumlah akademisi.
Kegiatan yang digelar di Balai Diklat Bank Jatim, Prigen, Pasuruan hingga Minggu (5/2/2017) ini, juga akan mengukuhkan Koperasi Kaum Marhaenis Sejahtera (Kopimanis) yang merupakan sebuah wadah menyatunya kaum marhaenis.
Baca Juga: Pertama di Kota Batu, Pemkot Launching Koperasi Multi Pihak Kreatif
"Terwujudnya Kopimanis (Koperasi Marhaenis) ini yaitu untuk melaksanakan salah satu Tri Sakti yakni berdaulatnya ekonomi dalam rangka menciptakan sosialisme Indonesia. Hal ini sebagai jawaban untuk menggayuh keadilan Sosial sebagaimana sila ke V yang menjadi dasar dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana pasal 33 UUD 1945," kata Dr Sri Setyadji, ketua panitia sarahsehan, Sabtu (4/2/2017)
Sebagaimana dalam landasan konstitusi tersebut, kata Setyadji, bahwa Negara wajib mengimplementasikan segala bentuk sistem perekonomian, mulai pengelolaan sumber daya alam hingga sistem pasar.
Setyadji kembali mengatakan, dalam perjalanan sejak Proklamasi hingga saat ini, sistem perekonomian kita selalu dihegemoni dalam sistem pasar kapitalis. "Di mana hasil produksi didominasi oleh penguasa pasar, hingga harga dalam tata niaga yang semestinya mengikuti suply and demand menjadi kendalinya," katanya.
Baca Juga: Deklarasi Relasi Jamur, Ketua Dekopinwil: Jangan Sampai Jatim Dipimpin Selain Khofifah
Padahal, tambah Setyadji, salah satu faktor pemegang dan pelaku perekonomian Indonesia yang seharusnya menjadi produsen adalah petani. Dengan sistem perekonomian model seperti ini (kapitalisasi) maka petani yang seharusnya secara riil sebagai subyek alias produsen, justru dijadikan obyek, karena pasar sudah menjadi kendalinya.
Keterpurukan petani semakin tahun semakin tragis, hal ini terjadi karena berkurangnya lahan pertanian akibat terjadinya perubahan peruntukan dan penggunaan tanah. Dan juga sikap interdependensi atau ketergantungan benih pertanian yang didominasi oleh agen dan distribotor dari negara penghasil benih. Di sisi lain keterbatasan lahan yang semakin kritis akibat terjadinya pupuk kimia yang sudah melampaui ambang batas.
Maka itu, Setyadji yang didampingi Hadi Pranoto sebagai ketua DPP Keluarga Besar Marhaenis Jawa Timur bertekat membangun untuk memberikan jawaban agar petani bisa berdaulat dan petani bisa sejahtera. "Realita atas jawaban dimaksud adalah Petani harus diberikan tempat dan didukung oleh pemerintah dalam rangka membudi dayakan benih pertanian,” tutupnya. (dur)
Baca Juga: Di Acara Gebyar Koperasi dan UMKM, Wakil Wali Kota Pasuruan Ungkap Efek Bagi Perekonomian
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
