Komisi A: Jangan Ada Kepentingan Politik dalam Penarikan Itwil ke Pusat

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pengambilalihan instansi Inspektorat Wilayah Provinsi maupun Kabupaten/Kota ke pusat dikhawatirkan bernuansa politis dan ditumpangi kepentingan. Pasalnya, saat Bakesbangpol mau ditarik pusat tiba-tiba di tengah jalan dibatalkan Mendagri alasan tidak ada anggaran.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Miftahul Ulum menegaskan seharusnya pusat memiliki kajian secara komprehensif sebelum memutuskan suatu aturan. Karena dengan dibatalkannya Bakesbangpol beberapa waktu lalu sangat merugikan daerah. Pasalnya daerah tidak lagi menganggarkan untuk Bakesbangpol dan dialihkan ke program lainnya. Tapi tiba-tiba dibatalkan.

"Sungguh saya tak habis pikir bagaimana kebijakan yang diambil Mendagri. Seharusnya sebelum memutuskan sesuatu tentunya harus disertai dengan anggaran. Saya khawatir kebijakan ini demi kepentingan sesaat dan bermuatan politis," tegas politisi PKB itu, Senin (13/2).

Ditambahkannya, kajian secara komprehensif sangat penting. Agar nantinya kebijakan pusat untuk menarik itwil atau Bakesbangpol tidak sia-sia, dengan alasan agar kinerja mereka lebih independen jika ditarik pusat.

“Harus ada kajian secara komprehensif baik secara akademisi maupun empirik. Baru diputuskan perlu atau tidak menarik institusi itu ke pusat,” imbuh Ulum.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo. Menurut politisi Partai Golkar itu, jika tidak menjamin penarikan institusi Itwil ke pusat akan independen. Tapi sebaliknya hal ini dikembalikan pada sumber daya manusia (SDM) yang ada. Di antaranya pembinaan dan sanksi yang adil bagi mereka yang diketahui nakal dan tidak independen.