Suasana rapat dengar pendapat Komisi C yang membahas Rusunawa. foto: ARIF KURNIAWAN/ BANGSAONLINE
KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya Pemerintah Kota Kediri menfungsikan rumah susun sederhana sistem sewa (rusunawa) di Kelurahan Dandangan, Kota Kediri, pada tahun ini. Tiga tahun lamanya bangunan ini mangkrak. Akibatnya, kini ada bangunan yang mulai rusak.
Kerusakan mulai pada bagian dinding, bagian kamar dan juga bagian atap. Penurunan kualitas bangunan rusunawa ini diakui Pemkot Kediri dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi C DPRD setempat, Jumat (24/2).
Tim eksekutif pemkot yang terlibat antara lain, Dinas Perumahan dan Pemukiman Prasarana Wilayah serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rusunawa, yang menjadi bagianya. Kemudian Dinas Kebersihan Pertamanan dan Lingkungan Hidup atau DKPLH, Bagian Hukum, Bagian Pembangunan dan Inspektorat Kota Kediri.
Kepala Dinas Perumahan Permukiman Prasarana Wilayah Kota Kediri Hadi Wahjono mengakui, kerusakan pada rusunawa terjadi akibat lama tidak difungsikan. Akibatnya, bangunan tidak terawat dengan baik. Keadaan ini diperparah dengan adanya bencana erusi Gunung Kelud, 14 Februari 2014 lalu.
“Kami sedang meneliti bagian mana saja dari bangunan rusunawa yang rusak, karena sudah lama tidak difungsikan,” akunya.
Ada lima twin blok di Rusunawa Dandangan. Tetapi kini, baru dua saja yang sudah difungsikan yaitu, twin blok A dan B yang terletak di bagian utara. Satu twin blok terdiri dari 98 kamar, sehingga total kamar yang sudah siap dihuni sekitar 196 unit. Akan tetapi, dari masing-masing twin blok ini, dua di antaranya disisakan sebagai kamar emergency.
Eko Retno, anggota Komisi C DPRD Kota Kediri melihat, belum ada perubahan yang signifikan dari pengelolaan rusunawa, pasca resmi difungsikan. Dia melihat bangunan di sebelah barat, berbatasan langsung dengan jalur kereta api tampak sudah usang. Tidak banyak perubahan, maupun perawatan yang dilakukan oleh Pemkot Kediri maupun pengelola.
“Kebetulan saya sering melintasi rusunawa ketika naik kereta api. Saya melihat dari pinggir rel kereta api, belum terlihat adanya perubahan yang signifikan. Kesannya seperti bangunan yang sudah usang karena lama tidak dimanfaatkan. Wajar, apabila di dalamnya banyak fasilitas yang kini rusak,” aku politisi perempuan PKS ini.
Pengelola rusunawa dituntut untuk segera bertindak. Sebab, kalangan DPRD telah menggedok usulan dana perawatan rusunawa tahun ini kurang lebih Rp 500 juta. Anggaran itu masih ditambah dengan penyediaan fasilitas pendukung. Di antaranya, pembangunan tempat ibadah, pembuatan taman, akses jalan, serta ruang terbuka hijau (RTH).
“Kami minta mimpi untuk mewujudkan fasilitas-fasilitas di rusunawa ini segera diwujudkan. Tentunya, kami butuh komitmen. Kepastian, kapan bisa terealisasikan. Kalau perlu, waktunya disepakati, apakah selesai dalam waktu satu bulan, dua bulan atau kapan?,” tanya Hartingah, anggota Komisi C DPRD lainnya dengan nada tinggi.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




