Soal Protes Sopir Angkot terhadap Transportasi Online, Pemkot Malang Konsultasi ke Pemprov

MALANG, BANGSAONLINE.com - Seluruh penjuru jalur lalu lintas pusat Kota Malang sehari tadi, Senin (6/3), macet total. Pasalnya ratusan sopir angkutan kota kembali menggelar demo memprotes angkutan online. Mereka menghendaki moda tranportasi berbasis online harus tutup di Kota Malang.

Seluruh ruas jalan seperti di jalan Merdeka Utara dan jalan Arif Rahman Hakim diblokade angkutan kota yang berwarna biru tersebut. Akibatnya, seluruh jalur menuju ke pusat kota tidak bisa lewat. Demo sendiri digelar para sopir angkot sejak pukul 08.00 hingga 18.00. Akibatnya, banyak penumpang yang kesulitan memperoleh angkutan umum. Lagi-lagi yang diuntungkan adalah angkutan berbasis online. Pendapatannya naik hingga 40 persen lebih.

Menurut Kanit Laka lantas Polres Malang Kota Iptu Budi Junaidi, kemacetan akibat adanya aksi mogok masal tak bisa terhindarkan. Satlantas hanya berupaya mengurai agar kemacetan tidak bertambah parah karena mikrolet menumpuk di jalan Merdeka Utara.

“Jalur kami alihkan lurus lewat depan masjid Jamik. Mikrolet yang menumpuk di jalan Arif Rahman Hakim kita pecah menjadi dua, yakni menuju masjid jami' dan menuju arah utara,” ujar Iptu Budi.

Budi berharap, pendemo bisa sadar diri jika mereka menganggu kepentingan umum dan tidak berlanjut hingga malam hari. Dia tidak bisa melakukan penilangan karena jumlahnya yang begitu banyak. Satlantas hanya memberi pengarahan dan penataan saja.

Salah satu pengguna jalan yakni Slamet, warga Kecamatan Klojen menuturkan, apa yang sudah dilakukan para sopir mikrolet sedikit banyak memberikan dampak kurang baik bagi masyarakat lainnya. Cara-cara yang dilakukan kurang simpatik dan elegan. “Banyak masyarakat yang kecewa dengan aksi mereka ini,”ujar Slamet.

Dialog pun telah dilakukan antara perwakilan supir angkot dengan anggota dewan dan Dinas Perhubungan. Hasil dialog juga telah disampaikan kepada supir angkot. Sayangnya, tak banyak yang setuju dengan hasil dialog tersebut dan memilih untuk tetap melanjutkan aksi mereka.

“Karena perizinan transportasi online dilakukan oleh Pemprov. Jadi besok, kami dari DPRD, Dinas Perhubungan, dan Satlantas akan datang ke Pemprov untuk mengonsultasikan persoalan ini,” ujar Hadi Susanto, anggota DPRD Kota Malang.

Namun, keputusan Hadi ini ditolak oleh pendemo. Mereka meminta agar transportasi online segara dihapuskan dari Kota Malang.

“Intinya hari ini kami inginkan ketegasan transportasi online ditutup, tidak boleh beroperasi. Tidak ada lagi mediasi,” teriak pendemo.

Karena aksi ini, tak sedikit warga Malang, termasuk para pelajar, yang biasa menumpang angkot terlantar di jalanan karena hampir tak ada angkot yang beroperasi. (iwa/thu/ns)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News