Ketua FPDIP DPRD Gresik Mujid Riduan ketika menggelar reses I. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
Mujid lebih jauh menyatakan, desakan agar Bupati segera keluarkan Perbup tersebut karena banyaknya gelombang protes dari para perangkat desa. "Saat saya menggelar reses, banyak perangkat yang bertanya soal itu. Makanya, kami meminta Bupati segera keluarkan Perbup tersebut, sehingga desa-desa yang akan lakukan perubahan perangkat punya landasan hukumnya," terangnya.
Pada reses itu, lanjut Mujid dirinya juga banyak mendapatkan masukan dari masyarakat soal program bedah rumah. Sebab, masih banyak diketemukan rumah warga tidak layak huni di sejumlah perdesaan.
"Di wilayah Kecamatan Menganti dan Kedamean misalnya, masih banyak rumah tidak layak huni yang membutuhkan uluran tangan pemerintah untuk bedah rumah," tuturnya.
Selain itu, infrastruktur berupa jalan kabupaten maupun jalan poros desa yang banyak rusak yang membutuhkan perbaikan.
"Bantuan dana hibah untuk PAUD (pendidikan anak usia dini), TK (taman kanak kanak), kelompok bersama, RA (roudlotul athfal) juga menjadi atensi masyarakat agar tetap dibantu pemerintah pada tahun 2018 mendatang," ungkapnya.
Begitu juga ersoalan kartu berobat gratis atau KGS (Kartu Gresik Sehat). Kartu ini merupakan pengganti dari program SPM (surat pemberitahun miskin). “Sebab, banyak masyarakat tidak terdaftar di KGS. " Masyarakat meminta agar SPM dihidupkan kembali,” katanya. (hud/ns/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
