Mata air umbulan
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Masih adanya tarik ulur terkait pendanaan pembangunan pipa jaringan distribusi air Umbulan melalui Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) memaksa Komisi C DPRD Jatim mengajukan dua usulan. Di antaranya adalah pemberian penyertaan modal dari APBD Jatim serta usulan pengajuan dana pinjaman melalui Bank Jatim.
Rencana dua usulan itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi C Renville Antonio. Dia menjelaskan, cara ini diambil untuk mengurangi beban penggunaan APBD Jatim dalam pendanaan program ini.
Baca Juga: Dapat Pendanaan Rp474 Miliar, ini Program Perumda Giri Tirta Gresik di Tahun 2022-2023
"Karena ini sifatnya emergency, maka kita akan segera putuskan. Namun dari dua opsi tersebut adalah pinjam ke Bank Jatim yang lebih berpeluang," tegas politisi asal Partai Demokrat itu, Minggu (26/3).
Ditambahkannya PDAB rencananya akan mengajukan dana pinjaman dari Bank Jatim senilai Rp 25 miliar. Dana sebesar itu dipakai untuk pembangunan jaringan distribusi dari sumber air Umbulan ke dua perusahaan penerima air yang sudah bekerjasama dengan PDAB. Yakni PIER serta kawasan industri Ngoro.
Sementara itu, untuk skenario kedua adalah pemberian tambahan penyertaan modal lewat APBD. Dana itu dipakai PDAB untuk membangun jaringan distribusi air Umbulan ke PDAM kabupaten/kota yang akan mendapat jatah dari sumber itu.
Baca Juga: Proyek Peremajaan Pipanisasi, Bupati Gus Yani Minta PDAM Giri Tirta Gandeng Pihak Ketiga
Terpisah Anggota Komisi C DPRD Jatim, Anwar Sadad mengaku masih ada tarik ulur soal dana pembangunan pipa jaringan air Umbulan oleh PDAB. Pasalnya kalau itu diambilkan dari APBD Jatim lewat PAPBD 2017, masih akan tetap membebani APBD Jatim. Satu-satunya cara yakni dengan pinjam di Bank Jatim.
"Yang pasti kita berharap pembangunan pipa distribusi bisa segera selesai pada akhir 2017 ini, sehingga kita dapat menikmati keuntungannya," tegas politisi asal Partai Gerindra ini.
Sementara itu, Wakil ketua DPRD Jatim, Kusnadi menegaskan DPRD Jatim menunda penyertaan modal untuk proyek Umbulan, karena kondisi keuangan di Jatim yang tidak memungkinkan. ”Kita berharap, penyertaan modal tidak selalu diambilkan dari APBD,” katanya.
Baca Juga: Pembangunan SPAM Offtake Winongan, Solusi Kebutuhan Air Bersih Layak Konsumsi 3.046 Penduduk
Sebab, kondisi keuangan daerah saat ini masih belum stabil. Selain itu, banyak kebutuhan yang harus didanai oleh APBD. ”Karena itu, kita beharap ada skenario lain soal pendanaan,” imbuh Kusnadi.
Menurut politisi senior PDI Perjuangan itu, ada sejumlah metode yang ditawarkan dewan. Salah satunya adalah BUMD mengajukan pinjaman permodalan ke pihak ketiga bersama pemprov selaku pemilik saham terbesar.
”Dari situ, pemerintah lalu menerbitkan surat berharga untuk dijual di pasar modal,” terang politisi berlatar akademisi itu.
Baca Juga: Dianggap Tak Serius Tangani Kekurangan Air Bersih, Ini Jawaban Bupati
Selain dianggap tidak membebani APBD, metode ini juga baik untuk masa depan BUMD. Sebab, ke depan seluruh BUMD bakal mengalami seleksi alam. Di mana, hanya BUMD yang sehat bisa terus eksis. ”Tidak seperti saat ini. Banyak BUMD yang kondisinya tidak layak,” tandas Kusnadi. (mdr/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
