Gus Ipul saat sidak jalan Betoyo-Pecuk, beberapa waktu lalu. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
“Ancen gak onok duite (memang tidak ada uangnya). Sebab itu, penanganannya butuh diskresi Pak Menteri. Semua memang dituntut kerja cepat, namun masalah keuangan harus tetap sesuai prosedur,” jlentrehnya.
Dijelaskannya, pemerintah kabupaten atau provinsi memang tidak bisa serta-merta melakukan perbaikan meski ada dana. Sebab, Jalan Betoyo-Pecuk masuk dalam wilayah jalan nasional. Namun demikian, dia berterima kasih, akhirnya Menteri PU bisa merespons masalah ini dengan tanggap dan BBPJN sudah bisa memperbaikinya sekarang.
Dia menyarankan, supaya jajaran Pemkab yang ada di Jawa Timur dapat menerapkan sistem swakelola dalam mengatasi masalah-masalah seperti yang terjadi di Betoyo-Pecuk. Sebab, di rentang Januari hingga Maret 2017, anggaran pemerintah maupun instansi-instansi biasanya belum dapat dicairkan.
"Alangkah baiknya melakukan swakelola dari Januari hingga Maret. Karena setelah itu, biasanya baru ada pemenang tender dan pengerjaan proyek dapat dilakukan," paparnya.
Ditambahkan dia, untuk pengaspalan jalan Betoyo-Pecuk anggarannya mencapai Rp 14 miliar. Sebelumnya, BBPJN Wilayah VIII juga telah melakukan peninggian di sepanjang 2,4 kilometer jalan tersebut pada pertengahan Februari 2017, dengan menggunakan media pasir dicampur batuan kapur halus.
"BBPJN Wilayah VIII akhirnya mulai melakukan perbaikan dan pengaspalan jalan Betoyo-Pecuk setelah studi perencanaan tebal lapisan perkerasan tambahan (overlay) dianggap memenuhi standar," pungkasnya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
