BKPRD Diminta segera Buat Perencanaan

SURABAYA (bangsaonline) - Tim BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) Jatim diminta segera membuat perencanaan program kerja tahunan. Pekerjaan dan tugas BKPRD sangat banyak dan setrategis untuk kemaslahatan masyarakat Jatim. Karena yang ditangani BKPRD mulai dari proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

“Keberadaan BKPRD sangat penting karena keberadaannya sebagai badan ad-hoc Pemprov Jatim. Badan ini dibentuk untuk memenuhi amanat Permendagri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinator Penataan Ruang Daerah,” ujar Sekdaprov Jatim H Akhmad Sukardi sekaligus Ketua BKPRD Jatim, saat membuka Raker BKPRD Jatim tahun 2014 di Empire Hotel Surabaya, kemarin (17/7).

Baca Juga: Bupati Gresik dan Sekdaprov Launching Aplikasi Trans Jatim Ajaib

Menurutnya, perlu sinkronisasi antar susunan pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini sebagaimana amanat Keputusan Gubernur Jatim, yaitu untuk mensinkronisasi rencana program BKPRD maka tim BKPRD harus menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam tiga bulan.

Asisten II Sekdaprov JatimIr Hadi Prasetyo ME mengatakan keberadaan BKPRD berfungsi sebagai matra spesial pembangunan di wilayah Jatim, dan sekaligus penetapan lokasi dan fungsi untuk investasi serta fokus pada penetaan ruang di Jatim agar lebih maju dan pada tahapan penataan ruang selanjutnya.

Karena keberadaannya sangat dibutuhkan dalam pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka menyesuaikan pelaksanaan pembangunan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Baca Juga: Fraksi PKB Monitor Proses Seleksi Sekdaprov Jatim

“Kalau Jatim mau digali secara ekonomi, maka BKPRD bisa memetak menjadi 8 klater secara special. Karena hanya cara inilah pemetaan ruang bisa dimanfaatkan dengan baik dan terarah serta terprogram. Sebagai contoh, kabupaten Mojokerto terlalu glambyar atau tidak terarah dan tidak fokus. Kalau trowulan yang dijadikan icon, maka pemetaannya harus fokus dan terarah yakni pembangunan museum majapahit dan pariwisatanya saja, jangan yang lain,” urainya.

Kalau mau ingin memasukkan bidang lain, lanjut Hadi, harus membuat sendiri dengan cara pemetaan tapi syaratnya harus sesuai dengan rencana pemetaan yang telah dibuat. Sebab, kalau pemetaan yang tidak terarah dan fokus yang menjadi unggulan akan hilang dan pudar karena peminatnya turun dan bahkan menghilang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News