Aliansi Massa Pribumi Menggugat aksi di gedung DPRD Jatim. Mereka menuntut pembongkaran patung dewa perang di Tuban?. Foto : didi rosadi
Tuntutan yang lain, Didik menambahkan, pihaknya juga mendesak Ketua MPR RI untuk meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Menurut dia, Ketua MPR RI telah melakukan kecerobohan dengan ikut meresmikan keberadaan patung pada 17 Juli 2016 lalu.
Sementara Ketua DPRD Jatim, Abdul Halim Iskandar mengatakan akan memediasi aspirasi masyarakat Jawa timur yang menginginkan patung Kwan Sing Tee Koen di Tuban dibongkar. Menurut dia, kasus tersebut akan diselesaikan secara hukum karena pembangunan patung Kwan Sing Tee Koen di Tuban telah menyalahi aturan dengan tidak adanya IMB. Halim mengingatkan agar masalah ini tidak melebar ke masalah SARA, karena akan menjadi kontra produktif.
“Kami akan mendesak Pemkab Tuban untuk mengakhiri penyelesaian masalah ini dengan pendekatan hukum, karena tidak ada izin dan ditolak oleh masyarakat,” kata Halim.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Jatim, Yusuf Rohana yang ikut menemui para pendemo mengaku bisa memahami keresahan dan kemarahan para demonstran. Menurutnya, pemerintah kabupaten Tuban maupun Pemprov Jatim harus peka dengan masalah ini. Sebab, masalah patung ini bukan hanya sekedar masalah simbolik semata tapi menyangkut perasaan publik.
Menurut Yusuf, kalau pemerintah peka sejak awal, maka polemik kasus ini tidak akan membesar seperti saat ini. Dalam kasus ini, bukan hanya masalah izin yang dilanggar tapi juga rasa keadilan publik.
"Di dalam hukum formal saja mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Seharusnya, pemilik klenteng juga memikirkan itu sebelum membangunn patung setinggi 30 meter. Demikian juga pemerintah setempat, harusnya lebih peka sebelum masalah ini membesar," pungkas alumni Fakultas Teknik Mesin ITS itu. (mdr/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
