Pilbup Bojonegoro: Rekom Demokrat Hampir Pasti ke Soehadi Mulyono, ini Tanggapan Setyo Hartono

BOJONEGORO, BANGSAONLINE.com - DPC Partai Demokrat Bojonegoro mengundang seluruh Bakal Calon Bupati (Bacabup) yang mendaftar penjaringan untuk keperluan verifikasi berkas, Selasa siang (3/10).

Namun, rapat yang dipimpin ketua Desk Pilkada Partai Demokrat H Surawi itu berjalan tertutup bagi awak media. Sehingga, yang dapat mengikuti rapat hanya Bacabup ataupun yang mewakili.

Dari 17 Bacabup yang mendaftar, diketahui beberapa calon tidak hadir, misalnya Ana Muawwanah, Wahyu Subakdiono dan Heru Suroso. Sementara satu Bacabup hadir sebentar, lalu pergi lagi, yakni Setyo Hartono yang kini menjabat Wakil Bupati Bojonegoro.

"Mohon maaf saya mengundurkan diri dari penjaringan partai Demokrat," ucapnya singkat kepada H. Surawi sembari kembali meninggalkan lokasi.

Setyo Hartono mengaku kecewa dengan sikap pengurus partai Demokrat yang memberikan rekomendasi kepada Soehadi Mulyono. Menurut Ketua DPC Gerindra Bojonegoro ini, pemberian rekom Demokrat kepada Soehadi Mulyono terkesan sarat permainan politik. Pasalnya pendaftaran Soehadi terkesan dipaksakan karena Demokrat sudah terlanjur menutup pendaftaran.

"Saat itu pendaftaran sudah ditutup, tapi Demokrat membuka pendaftaran lagi selama dua hari dan saat itu Pak Sekda (Soehadi Mulyono,red) mendaftar, lalu pendaftaran ditutup kembali. Dan sekarang kabar terakhir rekomendasi partai Demokrat diberikan ke pak Sekda," ujar salah satu tim sukses Bacabup lain yang enggan disebutkan namanya.

Rasa kecewa juga disampaikan Bacabup Kuswiyanto. Dia juga sudah tahu kabar Partai Demokrat memberikan rekomendasi kepada Soehadi Mulyono untuk maju di Pilkada Bojonegoro 2018 mendatang. "Rekomnya sudah turun, Demokrat sudah clear akan mengusung Pak Sekda," ucapnya.

Meski demikian, sebagai Bacabup yang sudah direkomendasi oleh partai PAN, pihaknya mengatakan tetap akan memantau seluruh perkembangan, serta menandatangani kesepakatan bersama dan tidak akan mundur.

"Akan terus saya ikuti, mudah-mudahan menjadi pembelajaran, bahwa demokrasi syarat dengan nilai yang harus dijunjung tinggi. Demokrasi dianggap sebagai proses, tetapi terkait norma, undang-undang dan lainnya jangan sampai ditinggalkan," ujarnya.

Pantauan di lokasi, dari 17 bacabup, yang tampak hadir antara lain Akmal Boedianto, Gatot Agung, Kuswiyanto, M Fauzan, Ayub Aqil Aqso, Mitroatin, Taufiqurrahman, Arif Budiono, Pak Tris, Syukur Priyanto, dan Soehadi Mulyono. (nur/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News