Jelang Coblosan, Panwas dan Polres Bojonegoro Waspadai 'Serangan Bom'

BOJONEGORO, BANGSAONLINE.com - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) serta Kepolisian Resort (Polres) Bojonegoro, Jawa Timur, mewaspadai terjadinya "serangan bom" pada hari H pemilihan umum kepala daerah, maupun pemilihan umum Gubernur Jawa Timur yang akan berlangsung pada besok, Rabu (27/06/18).

Polisi akan memperketat pengawasan terhadap 'serangan' itu dengan cara melakukan patroli 24 jam penuh, baik dengan sistem terbuka maupun tertutup. Begitu juga Panwas akan melakukan patroli di desa-desa.

Istilah 'bom' saat pemilihan apapun bukan hal yang tabu bagi masyarakat di Jawa Timur, khususnya di Bojonegoro. Kata 'bom' hanya sebuah istilah untuk memperhalus bahasa dari kata 'pemberian uang' dari tim sukses calon Bupati atau Gubernur. Sehingga, jika ada dua atau lebih calon, sering disebut "bom-boman".

Hal itu sering terjadi di desa-desa saat hari H coblosan. Biasanya tim sukses calon melakukan 'serangan bom' pada dini mulai pukul 03.00 WIB hingga warga akan berangkat menuju ke TPS.

"Terkait politik uang, sebaiknya jangan dilakukan oleh para tim sukses calon. Sebetulnya itu ranahnya panwas, tapi kami sangat mendukung Panwas, dan jika memang ditemukan ya kita proses secara hukum tetapi melalui Panwas," tegas Kapolres Bojonegoro AKBP Ary Fadli, Selasa siang (26/06/18).

"Jadi kami sangat mengimbau kepada masyarakat agar menghindari politik uang tersebut. Sebab, selain yang memberi uang, yang menerima pun akan terjerat hukum," ujarnya.

Terkait antisipasi terjadinya 'bom-boman' uang di lapangan, pihaknya akan mengerahkan anggota untuk melakukan patroli selama 24 jam. Bahkan patroli di desa-desa juga akan dilakukan oleh aparat kepolisian sektor dibantu personil dari Polres Bojonegoro, dan bekerjasama dengan Panitia Pengawas Pemilu.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Panwaslu Kabupaten Bojonegoro M. Yasin menegaskan pihaknya telah mengintruksikan anak buahnya untuk melakukan pemantauan pengawasan , untuk mengantisipasi terjadinya 'bom-boman' jelang coblosan.

"Kami minta melakukan patroli ke kecamatan, desa, dan TPS yang diaggap rawan terjadi praktek politik uang juga," tandasnya.

Dia juga mengimbau kepada tim kampanye atau paslon serta masyarakat agar tetap menjaga kondusivitas di masa tenang. "Juga kami imbau kepada semua pemilih agar menggunakan hak pilihnya dengan baik dan menghindari politik uang," ucapnya menambahkan. (nur/dur)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News