SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur tahun Anggaran (T.A) 2018 akhirnya resmi disahkan dan disetujui oleh Gubernur dan DPRD Jatim di rapat paripurna, Jumat (10/11).
Adapun kekuatan APBD 2018 Jatim yaitu Pendapat Daerah Rp 29 Triliun 24 Miliar 305 Juta 633 Ribu 760 Rupiah. Belanja Daerah Rp 30 Trilliun 762 Milliar 55 juta 383 ribu 826 rupiah.
Juru bicara Fraksi PKS Jatim, Artono di DPRD Jatim mengatakan Fraksi PKS Jatim dapat menyetujui dan menerima APBD 2018 Jatim menjadi Peraturan Daerah (perda). Namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan.
Catatan pertama yaitu prioritas belanja yang fokus pada target kinerja, kedua optimalisasi pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan pemprov Jatim, baik fasilitas bantuan keuangan belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial.
Ketiga, mengoptimalkan mobilisasi sumber dana lain termasuk sumber dana masyarakat. Maupun dunia usaha CSR.
"Tiga catatan tersebut diharapkan goalnya atau tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,"tegasnya.
Pihaknya juga menyampaikan, APBD 2018 ini merupakan tahun anggaran terakhir untuk masa jabatan Pak de Karwo dan Gus Ipul. Oleh karena itu targer RPJMD 2014 - 2019 yaitu mengangkat kemiskinan di Jatim lebih baik lagi. Sehingga kesejahteraan masyarakat miskin lebih postif dan bisa dilanjutkan oleh pemimpin baru.
Ia juga menambahkan, untuk optimalisasi APBD 2018 agar lebih produktif. Maka FPKS mendorong baik secara personal maupun kelembagaan kepada DPRD dan elemen masyarakat lainnya, untuk menjalankan fungsi budgeting dan control - budgeting secara ketat dan optimal agar semua program. Dan alokasi anggarannya dimanfaatkan sebesar - besarnya untuk kepentingan masyarakat Jatim.
Sementara itu Juru bicara Fraksi PDIP Jatim, Suharti mengatakan fraksi PDIP Jatim dapat menerima dan menyetujui rancangan APBD Jatim 2018 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan.
