Setnov Ditahan KPK, Kosgoro 1957 Desak Munaslub Golkar

Setnov Ditahan KPK, Kosgoro 1957 Desak Munaslub Golkar Surat pernyataan sikap PDK Kosgoro 1957 Jawa Timur mendesak digelarnya Munaslub. foto: istimewa

SURABAYA, BANGSAONLINE.com – Pengurus Daerah Kolektif (PDK) Jawa Timur melakukan inisiatif menyikapi persoalan serius di tubuh . Pasalnya, kasus penangkapan dan penahanan Ketua Umum Partai Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pekerjaan rumah (PR) besar Partai agar tidak semakin terpuruk. Salah satu aspirasi itu adalah segera menggelar Musyawarah Luar Biasa untuk memilih ketua Umum yang baru.

Ketua PDK Jawa Timur, Yusuf Husni mengakui adanya keresahan kader-kader di bawah yang mandalam atas kondisi partai saat ini. Khususnya dalam menyelamatkan calon yang diusung Partai dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah serentak di Jawa Timur ataupun di seluruh Indonesia yang digelar Juni 2018.

“Persoalan yang menimpa Ketua Umum ini jangan dianggap enteng, kalau dibiarkan semua bisa kena imbas buruk. Kepercayaan masyarakat terhadap Partai gara-gara penangkapan (Setnov) oleh KPK itu telah membuat berada di ujung jurang,” cetus Yusuf Husni, Senin (20/11).

Atas dasar itu, sebagai salah satu ormas pendiri Partai , Jatim membuat peryataan sikap yang ditujukan kepada Partai Jawa Timur dan pengurus pusat DPP Partai . Pernyataan itu adalah permintaan Jatim kepada seluruh DPD I Partai seluruh Indonesia, termasuk DPD PG Jawa Timur untuk mendesak kepada DPP Partai segera melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

“Munaslub adalah jalan keluar satu-satunya untuk menyelamatkan partai , karena kita harus segera berbenah menghadapi Pilkada serentak 2018, pemilu dan Pilpres 2019,” tegas Yusuf Husni.

Politisi yang akrab disapa Cak Ucup ini berharap DPP Partai segera menggelar rapat pleno untuk membentuk panitia Munaslub dengan agenda penting memilih Ketua Umum yang baru.

“Munaslub selambat-lambatnya akhir Desember 2017, sebelum proses pendaftaran pilkada serentak mulai dibuka Januari 2018,” terang politkus yang juga Wakil Ketua DPD Partai Jawa Timur ini.

Mantan anggota DPRD Jatim ini menjelaskan alasan paling penting yang mendasari pernyataan sikap seluruh kader Jatim ini adalah perlunya langkah konkret dan strategis penyelamatan partai. Khususnya menghadapi pilkada serentak, baik itu Pilgub Jatim, ataupun 18 pilkada kabupaten/kota di Jawa Timur.

“Bayangkan kalau nanti rekom Pilkada untuk didaftarkan ke KPU tidak ada tanda tangan Ketua Umum, bisa jadi masalah. Maka sebaiknya DPP segera mendengarkan aspirasi kami ini,” pungkas Yusuf. (mdr)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO