Setnov Ditahan KPK, Kosgoro 1957 Desak Munaslub Golkar

SURABAYA, BANGSAONLINE.com – Pengurus Daerah Kolektif (PDK) Kosgoro 1957 Jawa Timur melakukan inisiatif menyikapi persoalan serius di tubuh Golkar. Pasalnya, kasus penangkapan dan penahanan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pekerjaan rumah (PR) besar Partai Golkar agar tidak semakin terpuruk. Salah satu aspirasi itu adalah segera menggelar Musyawarah Luar Biasa untuk memilih ketua Umum yang baru.

Ketua PDK Kosgoro 1957 Jawa Timur, Yusuf Husni mengakui adanya keresahan kader-kader di bawah yang mandalam atas kondisi partai Golkar saat ini. Khususnya dalam menyelamatkan calon yang diusung Partai Golkar dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah serentak di Jawa Timur ataupun di seluruh Indonesia yang digelar Juni 2018.

Baca Juga: Siapkan Atribut, Anis Galang Dukungan Jadi Calon Ketua DPD Golkar Gresik

“Persoalan yang menimpa Ketua Umum Golkar ini jangan dianggap enteng, kalau dibiarkan semua bisa kena imbas buruk. Kepercayaan masyarakat terhadap Partai Golkar gara-gara penangkapan (Setnov) oleh KPK itu telah membuat Golkar berada di ujung jurang,” cetus Yusuf Husni, Senin (20/11).

Atas dasar itu, sebagai salah satu ormas pendiri Partai Golkar, Kosgoro 1957 Jatim membuat peryataan sikap yang ditujukan kepada Partai Golkar Jawa Timur dan pengurus pusat DPP Partai Golkar. Pernyataan itu adalah permintaan Kosgoro 1957 Jatim kepada seluruh DPD I Partai Golkar seluruh Indonesia, termasuk DPD PG Jawa Timur untuk mendesak kepada DPP Partai Golkar segera melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

“Munaslub adalah jalan keluar satu-satunya untuk menyelamatkan partai Golkar, karena kita harus segera berbenah menghadapi Pilkada serentak 2018, pemilu dan Pilpres 2019,” tegas Yusuf Husni.

Baca Juga: Jadi Kandidat Ketua DPD Golkar Gresik, Anha: Regenerasi Saya Sudah 4 Periode

Politisi yang akrab disapa Cak Ucup ini berharap DPP Partai Golkar segera menggelar rapat pleno untuk membentuk panitia Munaslub Golkar dengan agenda penting memilih Ketua Umum yang baru.

“Munaslub selambat-lambatnya akhir Desember 2017, sebelum proses pendaftaran pilkada serentak mulai dibuka Januari 2018,” terang politkus yang juga Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur ini.

Mantan anggota DPRD Jatim ini menjelaskan alasan paling penting yang mendasari pernyataan sikap seluruh kader Kosgoro 1957 Jatim ini adalah perlunya langkah konkret dan strategis penyelamatan partai. Khususnya menghadapi pilkada serentak, baik itu Pilgub Jatim, ataupun 18 pilkada kabupaten/kota di Jawa Timur.

Baca Juga: Anggota DPRD Sidoarjo Terima Beragam Keluhan saat Reses di Kebonsari

“Bayangkan kalau nanti rekom Pilkada untuk didaftarkan ke KPU tidak ada tanda tangan Ketua Umum, bisa jadi masalah. Maka sebaiknya DPP segera mendengarkan aspirasi kami ini,” pungkas Yusuf. (mdr)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News