Kahmi Jatim Imbau Kejati terlibat Program Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Lebih dalam, Didik memberikan catatan akhir tahun 2017 di bidang hukum dengan secara khusus menyoroti bahwa Budaya korupsi telah bergerak hampir menyeluruh dari kota sampai ke yang paling bawah yaitu tingkat desa.

"Sehingga saya menekankan pentingnya pendekatan sistem termasuk dalam bidang hukum," beber mantan wartawan ini.

Secara khusus Didik juga menjelaskan beberapa langkah yang dilakukan dalam proses penegakan hukum khususnya di lingkungan institusi Kejaksaan, antara lain adalah terobosan penggunaan Sidang tilang secara online.

"Berkas masuk, sidang kemudian putusan diupload ke website. Kemudian bayarnya langsung ke bank. Besoknya datang ke kejaksaan tinggal ambil. Langkah ini sudah diterapkan di Kejari Surabaya dan diharapkan bisa direplikasi secara menyeluruh dilingkungan kejari-kejari lainnya di Jatim maupun nasional," kata pria kelahiran Bojonegoro itu.

Didik menjelaskan bahwa pengembangan pendekatan sistem dalam rangka penegakan dan pencegahan hukum ke depan akan ada banyak e-katalog dan e yang lain untuk cegah korupsi.

"Dipastikan Kejati Jatim akan tetap massif melakkan OTT [operasi tangkap tangan]. Bahkan KPK [Komisi Pemberantasan Korupsi] secara khusus sudah menyatakan kalau Jatim masuk wilayah observasi, setelah Provinsi Sumut [Sumatera Utara]."

Catatan Untuk bidang hukum lainnya, kata Didik, yang perlu diwaspadai adalah Tindak Pidana ITE (Informasi Transaksi Elektronik).

"Kejaksaan pada Januari 2017, [telah] ada satgas [satuan tugas] cyber. Saat ini fokus pemerintah di cyber, sehingga APH [aparat penegak hukum] juga fokus kesana karena ada patroli."

Kemudian berkaitan dengan tahun politik, terang Didik, dirinya memprediksi nantinya akan banyak korban, terutama terkait implementasi UU Pemilu.

"(Bisa) banyak kasus money politik terkait implementasi UU Pemilu," imbuh Didik. (mdr/rev)