DARI KIRI: Pimpinan DPRD Nur Qolib, Moh. Syafi' dan Hj. Nur Saidah ketika memberikan keterangan pers. (foto: syuhud/bangsaonline)
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik menganggap jika Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) pada APBD tahun 2017 sebesar Rp 81 miliar merupakan bentuk kegagalan Pemkab dalam menggunakan anggaran. Terutama dalam menjalankan program/kegiatan yang telah dicanangkan dan disepakati dengan DPRD.
Penegasan ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Gresik Moh. Syafi' AM didampingi dua pimpinan lainnya, Nur Qolib dan Hj. Nur Saidah dalam siaran persnya, Jumat (30/12/2017).
Menurut Syafi', kegagalan tersebut disebabkan banyaknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak mampu menjalankan program yang menjadi wewenangnya. Syafi' lantas mencontohkan program pokok pokiran (Pokir) 50 anggota DPRD. Dari 100 miliar anggaran Pokir di tahun 2017, ada kisaran Rp 25 miliar yang tak bisa dijalankan.
Pokir untuk bantuan peternakan misalnya, ada anggaran Rp 5 miliar yang tak bisa diwujudkan. Padahal, semua persyaratan telah dipenuhi oleh lembaga atau pengaju program Pokir. "Kondisi ini yang membuat DPRD Gresik gak habis pikir," cetusnya.
Selain Pokir, ada sejumlah program yang telah dianggarkan, juga tak bisa direalisasikan. Seperti pengadaan 4 mobil dinas pimpinan DPRD. "Program ini sampai akhir tahun juga tak terwujud. Kami tak paham apa kendalanya," jlentreh politikus PKB ini.
"Karena itu DPRD sangat menyayangkan tinginya angka Silpa di tahun 2017. Sebab, pada saat pembahasan RAPBD tahun 2017, banyak program kerakyatan yang terpaksa dibatalkan dengan pertimbangan efisiensi dan keterbatasan anggaran. Tapi sekarang faktanya malah ada Silpa Rp 81 miliar lebih. Apa ini namanya keberhasilan," pungkasnya.
Sebelumnya, Bupati Sambari pada pengarahannya di One Week Program (OWP) pada Jumat (30/12/2017) pagi, menyatakan bahwa Silpa yang mencapai Rp 81 miliar itu belum final. Pasalnya saat perhitungan akhir diperkirakan bisa mencapai Rp 100 miliar. (hud/dur)
