SURABAYA (bangsaonline) - Keinginan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mengalih fungsikan kawasan eks Lokalisasi Dolly dan Jarak akan terhalang. Pasalnya, pemkot tidak memiliki anggaran untuk membeli ratusan wisma di lokalisasi terbesar se Asia Tenggara itu. Pengajuan anggaran melalui mekanisme perubahan anggaran keuangan (PAK) di DPRD Surabaya terancam ditolak.
Peyebabnya, serapan anggaran tahun 2014 senilai sekitar Rp 15 miliar di Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan Kota Surabaya penggunannya tidak jelas dan tidak transparan. Memang anggaran sebesar itu diperuntukkan pembebasan eks lokalisasi. Namun, tidak dicantumkan untuk pembebasan Dolly dan Jarak.
Baca Juga: Komunitas Jarak Dolly Surabaya Beri Bantuan di Dua Yayasan Panti Asuhan
Ketua Komisi C DPRD Surabaya Sachiroel Alim Anwar menerangkan buku putih anggaran 2014 belum diserap dengan baik. Sementara Dinas Tanah dan Bangunan minta ada penambahan anggaran. Karena progresnya rendah, maka komisi C sepakat tidak akan meloloskan pengajuan anggaran baru itu.
Diketahui, anggaran untuk pembebasan eks lokalisasi di Dinas Tanah dan Bangunan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 15.887.772.500. Sedangkan yang diajukan dalam PAK sebesar Rp 41.333.742.208, sehingga menjad Rp 57.221.514.708. Atas permintaan penambahan anggaran ini Komisi C sepakat tidak akan menyetujui.
"Komisi C menginginkan tidak mengulangi kejadian tahun 2013. Dinas Tanah dan Bangunan banyak menganggarkan tetapi tidak terserap," ujarnya kemarin.
Baca Juga: Komunitas Jarak Dolly Bagikan 350 Nasbung pada Warga dan Pengendara di Bekas Lokalisasi
Politisi asal Fraksi Partai Demokrat menjelaskan penolakan penambahan itu supaya tidak sia-sia. Karena itu, pihaknya menginginkan penambahan anggaran sebesar itu digunakan untuk dinas yang lain. "Distop dulu, dan permintaannya tidak dianggarkan, tapi keputusannya nanti di Badan Anggaran (Banggar).
Alim mengaku tidak mendapat laporan sisa anggaran pembebasan eks lokalisasi. Dia hanya tahu penyerapan anggaran relatif sangat rendah. Bahkan tidak ada progres yang baik. Begitu pula saat disinggung sumber anggaran pembayaran Wisma Barbara sebesar Rp 9 miliar yang kini sedang dibidik oleh KPK, Alim memilih tidak berkomentar.
"Disitulah kami punya kesimpulan penyerapannya tidak bagus karena tidak dijelaskan jumlah progresnya, kami disini hanya membicarakan kebijakan anggaran dan politik anggaran" tandasnya.
Baca Juga: Puluhan Bonek-Bonita Jarak-Dolly Berbagi Takjil Nasbung dan Jajanan
Terpisah, Sekretaris Kota (Sekkota) Hendro Gunawan menyatakan pembebasan Wisma Barbara senilai Rp 9 miliar tidak ada masalah. Pemerintah Kota sudah melunasi semua pembayaran kepada pemilik. Menurutnya, anggaran untuk pembebasan wisma di Lokalisasi Dolly dan Jarak sudah ada anggarannya.
"Sudah ndak ada masalah, sudah beres kok," ujarnya singkat.
Bahkan Hendro mengklaim pengajuan anggaran pembebasan wisma Dolly dan Jarak melalui PAK, termasuk anggaran senilai Rp 9 miliar untuk membeli Wisma Barbara sudah selesai. Sayangnya, sumber uang miliaran rupiah itu tidak dijelaskan. Wisma enam lantai tu akan dialih fungskan menjadi tempat UMKM untuk pemberdayaan masyarakat terdampak.
Baca Juga: Bantu Promosikan Produk, Cak Ji Ajak Influencer Keliling Sejumlah Sentra UMKM
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
