22 DPW Desak Mukernas, Hamzah Haz Minta PPP Keluar dari Kubu Prabowo

22 DPW Desak Mukernas, Hamzah Haz Minta PPP Keluar dari Kubu Prabowo

JAKARTA(BangsaOnline)Sebanyak 22 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan () mengadakan pertemuan untuk membahas Mukernas pada hari ini di Surabaya. Pertemuan tersebut menginginkan partai berlambang ka'bah itu segera melakukan Mukernas setelah keputusan MK soal PHPU.

Dalam keterangan tertulis, Minggu (17/8/2014), disebutkan bahwa Ketua DPW Banten didapuk sebagai kordinator Forum Silaturahim DPW Se-Indonesia. Ada pula ketua DPW lain yang membantu dirinya yaitu M Musyaffa Noer (Ketua DPW Jatim), Fadly Nurzal (Ketua DPW Sumut), Amir Uskara (Ketua DPW Sulsel), Ahmadi Usman (Ketua DPW Kalbar), Syarif Hadler (Ketua DPW Maluku) dan Yahidin Umar (Ketua DPW NTT).

Mukernas disebut sebagai jalan keluar bagi untuk menentukan langkah politik yang taktis dan strategis. Disebutkan pula bahwa ada masalah internal menyangkut martabat partai yang harus segera direhabilitasi.

DPW yang tergabung dalam forum tersebut sepakat untuk kembali melakukan silaturahmi setelah tanggal 21 Agustus 2014. Akan dibahas mengenai agenda Mukernas IV yang merupakan kelanjutan dari Mukernas III pada April lalu.

Sebelumnya, mantan Wakil Presiden Hamzah Haz mendorong mengalihkan dukungannya kepada Joko Widodo-Jusuf Kalla agar bisa masuk dalam pemerintahan baru.

Mantan ketua umum partai berlambang Kabah ini mengingatkan bahwa perjuangan tempo dulu masuk dalam pemerintahan sangat sulit sehingga dia mempertanyakan jika ada pengurus yang meminta partainya berada di luar pemerintahan.

Baca Juga: Warga Jetis Ucapkan Janji Setia untuk Menangkan Pasangan Mubarok

" itu sudah capek di luar pemerintahan. Mulai masuk pemerintahan kan pas zaman saya di era Habibie, dari situ sampai sekarang masih berjalan. Ngapain lagi mau di luar pemerintahan?" ujar Hamzah di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2014).

Menurut Hamzah, pada pilpres Jokowi-JK mendapat dukungan masyarakat di 18 daerah pemilihan. Sementara Prabowo Subianto-Hatta Rajasa hanya menang di tiga daerah pemilihan.

"Jadi kenapa ? Carilah yang dukungannya lebih besar. Apa yang dikehendaki rakyat, itu yang kita pilih," kata Hamzah.

Baca Juga: Kasus Dugaan Penggelapan Dana Kompensasi Pileg 2019 PPP Sampang Dihentikan Polisi, Mengapa?

Lebih lanjut, Hamzah meminta semua pihak bisa legowo jika Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan putusan. "Kami harus legowo, ikhlas. Apa pun soal MK harus diterima dan mari kita lihat ke depan," ucapnya.

Seperti diketahui, dalam pilpres lalu, mendukung pasangan Prabowo-Hatta bersama dengan Koalisi Merah Putih. Namun, pasangan ini dinyatakan kalah oleh Komisi Pemilihan Umum.

Kini Prabowo-Hatta tengah menggugat hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi. MK baru akan mengeluarkan putusan pada 21 Agustus mendatang.

Wacana berpaling dari koalisi Merah Putih memang sudah mulai muncul setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil Pemilu Presiden/Wakil Presiden. Sekretaris Jenderal M Romahurmuziy tidak menyangkal adanya dua arus yang muncul di internal partainya.

"Kita menyadari bahwa tarik-menarik kepentingan yang berujung pada posisi di dalam koalisi atau pemerintah itu cukup kuat," kata politisi yang akrab dipanggil Romy itu, seusai mengikuti upacara hari peringatan kemerdekaan Indonesia bersama koalisi Merah Putih di Cibinong, Kabupaten Bogor, Ahad (17/8).

Sebagai salah satu partai pendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Romy menyebut ada dukungan agar tetap bertahan dalam koalisi Merah Putih. Ia pun mengatakan, ada para ulama yang mendukung pula partainya berada di luar pemerintahan.

Baca Juga: Yusuf Rio Wahyu Prayogo-Ulfiyah Daftar ke KPU Situbondo

Namun, ia menyebut, ada juga yang menginginkan bergabung dalam pemerintahan apabila capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla resmi terpilih. "Seperti yang sudah-sudah, seperti 2009, 2004," kata dia.

Romy mengatakan, berada di luar pemerintah bukan hal baru bagi . Ia mengatakan, 26 tahun partai berlambang Ka'bah itu pernah berada di luar pemerintah. Sementara, menurut dia, hanya 15 tahun menjadi bagian dari pemerintah. Sehingga, ia menilai berada di luar pemerintahan pun sudah menjadi tradisi yang kuat. Namun, Romy tidak ingin menafikan adanya arus lain yang ingin agar tetap berada dalam pemerintahan.

Karena itu, menurut Romy, akan melakukan sterilisasi tarik menarik kepentingan dalam partai. Ia menekankan, poin terpenting bagi sebenarnya bukan pada masalah di dalam atau di luar pemerintahan. Apalagi, ia mengatakan, dalam sistem presidensial sebenarnya tidak mengenal istilah oposisi.

"Yang prinsip, akan menjadi partner penyeimbang menjalankan roda kepemimpinan ke depan, di dalam atau di luar (pemerintahan) itu tidak soal," kata ketua Komisi IV DPR RI itu.

Romy mengatakan, sejauh ini masih tetap berada dalam koalisi Merah Putih. Partai yang dipimpin Suryadharma Ali ini menjadi salah satu yang menyepakati koalisi permanen Merah Putih. Meskipun adanya pergantian ketua umum memang bisa membuka peluang akan mengambil langkah lain.

"Kita serahkan pada ketua umum berikutnya. Tetapi, sekarang tetap berada di koalisi Merah Putih seperti keputusan institusional pada Rapimnas lalu," ujar dia.

Terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nanti, Romy mengatakan, akan siap dengan konsekuensinya. Termasuk untuk berada di luar pemerintahan sesuai dengan posisi hingga saat ini yang masih menjadi bagian koalisi Merah Putih.

Baca Juga: Bambang-Bayu Daftar ke KPU Kota Blitar Diantar Kesenian Bantengan

Sementara terkait pelaksanaan Muktamar, Romy mengatakan, akan bersandar pada AD/ART partai yang mengatur pelaksanannya setahun setelah terbentuknya pemerintahan baru. "Selambat-lambatnya Oktober 2015," ujarnya.



DPW mana saja yang tergabung dalam forum silaturahim dan sepakat menggelar mukernas? Berikut daftar mereka:

1. Ketua DPW Banten
2. Ketua DPW Jatim
3. Ketua DPW Jateng
4. Ketua DPW DIY
5. Ketua DPW Sumut
6. Ketua DPW Kepri
7. Ketua DPW Riau
8. Ketua DPW Jambi
9. Ketua DPW Bangka Belitung
10. Ketua DPW Sulsel
11. Ketua DPW Sulbar
12. Ketua DPW Sulteng
13. Ketua DPW Gorontalo
14. Ketua DPW NTT
15. Ketua DPW NTB
16. Ketua DPW Maluku
17. Ketua DPW Maluku Utara
18. Ketua DPW Papua
19. Ketua DPW Kalbar
20. Ketua DPW Kaltim
21. Sekretaris DPW Kalteng
22. Sekretaris DPW Bengkulu

Sumber: detik.com/rol.com. foto: istimewa

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lihat juga video 'Pasangan Edi Hadiyanto Daftar Bacakada Situbondo ke PPP':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO