JAKARTA(BangsaOnline)Sebanyak 22 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengadakan
pertemuan untuk membahas Mukernas pada hari ini di Surabaya. Pertemuan tersebut
menginginkan partai berlambang ka'bah itu segera melakukan Mukernas setelah
keputusan MK soal PHPU.
Dalam keterangan tertulis, Minggu (17/8/2014), disebutkan bahwa Ketua DPW
Banten didapuk sebagai kordinator Forum Silaturahim DPW PPP Se-Indonesia. Ada
pula ketua DPW lain yang membantu dirinya yaitu M Musyaffa Noer (Ketua DPW
Jatim), Fadly Nurzal (Ketua DPW Sumut), Amir Uskara (Ketua DPW Sulsel), Ahmadi
Usman (Ketua DPW Kalbar), Syarif Hadler (Ketua DPW Maluku) dan Yahidin Umar
(Ketua DPW NTT).
Mukernas disebut sebagai jalan keluar bagi PPP untuk menentukan langkah politik
yang taktis dan strategis. Disebutkan pula bahwa ada masalah internal
menyangkut martabat partai yang harus segera direhabilitasi.
DPW yang tergabung dalam forum tersebut sepakat untuk kembali melakukan
silaturahmi setelah tanggal 21 Agustus 2014. Akan dibahas mengenai agenda
Mukernas IV yang merupakan kelanjutan dari Mukernas III pada April lalu.
Sebelumnya, mantan Wakil Presiden Hamzah Haz
mendorong PPP mengalihkan dukungannya kepada Joko Widodo-Jusuf Kalla agar bisa masuk
dalam pemerintahan baru.
Mantan ketua umum partai berlambang Kabah ini mengingatkan bahwa perjuangan
tempo dulu PPP masuk dalam pemerintahan sangat sulit sehingga dia
mempertanyakan jika ada pengurus PPP yang meminta partainya berada di luar
pemerintahan.
"PPP itu sudah capek di luar pemerintahan. Mulai masuk pemerintahan kan pas zaman saya di era Habibie, dari situ sampai sekarang masih berjalan. Ngapain lagi mau di luar pemerintahan?" ujar Hamzah di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2014).
Menurut Hamzah, pada pilpres Jokowi-JK mendapat dukungan masyarakat di 18 daerah pemilihan. Sementara Prabowo Subianto-Hatta Rajasa hanya menang di tiga daerah pemilihan.
"Jadi kenapa PPP? Carilah yang dukungannya lebih besar. Apa yang dikehendaki rakyat, itu yang kita pilih," kata Hamzah.
Lebih lanjut, Hamzah meminta semua pihak bisa legowo jika Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan putusan. "Kami harus legowo, ikhlas. Apa pun soal MK harus diterima dan mari kita lihat ke depan," ucapnya.
Seperti diketahui, dalam pilpres lalu, PPP
mendukung pasangan Prabowo-Hatta bersama dengan Koalisi Merah Putih. Namun,
pasangan ini dinyatakan kalah oleh Komisi Pemilihan Umum.
Kini Prabowo-Hatta tengah menggugat hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi. MK
baru akan mengeluarkan putusan pada 21 Agustus mendatang.
Wacana PPP berpaling dari koalisi Merah Putih memang sudah mulai muncul
setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil Pemilu Presiden/Wakil
Presiden. Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuziy tidak menyangkal adanya dua
arus yang muncul di internal partainya.
"Kita menyadari bahwa tarik-menarik kepentingan yang berujung pada posisi
PPP di dalam koalisi atau pemerintah itu cukup kuat," kata politisi yang
akrab dipanggil Romy itu, seusai mengikuti upacara hari peringatan kemerdekaan
Indonesia bersama koalisi Merah Putih di Cibinong, Kabupaten Bogor, Ahad
(17/8).
Sebagai salah satu partai pendukung pasangan capres-cawapres Prabowo
Subianto-Hatta Rajasa, Romy menyebut ada dukungan agar PPP tetap bertahan dalam
koalisi Merah Putih. Ia pun mengatakan, ada para ulama yang mendukung pula
partainya berada di luar pemerintahan.
Namun, ia menyebut, ada juga yang menginginkan PPP bergabung dalam
pemerintahan apabila capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla resmi terpilih.
"Seperti yang sudah-sudah, seperti 2009, 2004," kata dia.
Romy mengatakan, berada di luar pemerintah bukan hal baru bagi PPP. Ia
mengatakan, 26 tahun partai berlambang Ka'bah itu pernah berada di luar pemerintah.
Sementara, menurut dia, hanya 15 tahun PPP menjadi bagian dari pemerintah.
Sehingga, ia menilai berada di luar pemerintahan pun sudah menjadi tradisi yang
kuat. Namun, Romy tidak ingin menafikan adanya arus lain yang ingin agar PPP
tetap berada dalam pemerintahan.
Karena itu, menurut Romy, PPP akan melakukan sterilisasi tarik menarik
kepentingan dalam partai. Ia menekankan, poin terpenting bagi PPP sebenarnya
bukan pada masalah di dalam atau di luar pemerintahan. Apalagi, ia mengatakan,
dalam sistem presidensial sebenarnya tidak mengenal istilah oposisi.
"Yang prinsip, PPP akan menjadi partner penyeimbang menjalankan roda
kepemimpinan ke depan, di dalam atau di luar (pemerintahan) itu tidak
soal," kata ketua Komisi IV DPR RI itu.
Romy mengatakan, sejauh ini PPP masih tetap berada dalam koalisi Merah Putih.
Partai yang dipimpin Suryadharma Ali ini menjadi salah satu yang menyepakati
koalisi permanen Merah Putih. Meskipun adanya pergantian ketua umum memang bisa
membuka peluang PPP akan mengambil langkah lain.
"Kita serahkan pada ketua umum berikutnya. Tetapi, sekarang tetap
berada di koalisi Merah Putih seperti keputusan institusional pada Rapimnas
lalu," ujar dia.
Terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nanti, Romy mengatakan, PPP
akan siap dengan konsekuensinya. Termasuk untuk berada di luar pemerintahan
sesuai dengan posisi PPP hingga saat ini yang masih menjadi bagian koalisi
Merah Putih.
Sementara terkait pelaksanaan Muktamar, Romy mengatakan, PPP akan bersandar pada AD/ART partai yang mengatur pelaksanannya setahun setelah terbentuknya pemerintahan baru. "Selambat-lambatnya Oktober 2015," ujarnya.
DPW mana saja yang tergabung dalam forum silaturahim dan sepakat menggelar mukernas? Berikut daftar
mereka:
1. Ketua DPW PPP Banten
2. Ketua DPW PPP Jatim
3. Ketua DPW PPP Jateng
4. Ketua DPW PPP DIY
5. Ketua DPW PPP Sumut
6. Ketua DPW PPP Kepri
7. Ketua DPW PPP Riau
8. Ketua DPW PPP Jambi
9. Ketua DPW PPP Bangka Belitung
10. Ketua DPW PPP Sulsel
11. Ketua DPW PPP Sulbar
12. Ketua DPW PPP Sulteng
13. Ketua DPW PPP Gorontalo
14. Ketua DPW PPP NTT
15. Ketua DPW PPP NTB
16. Ketua DPW PPP Maluku
17. Ketua DPW PPP Maluku Utara
18. Ketua DPW PPP Papua
19. Ketua DPW PPP Kalbar
20. Ketua DPW PPP Kaltim
21. Sekretaris DPW PPP Kalteng
22. Sekretaris DPW PPP Bengkulu
