Cak Imin dalam suatu acara PKB. Foto: indopos
JAKARTA(BangsaOnline)Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) A Muhaimin Iskandar akan melakukan pembicaraan khusus dengan koalisi pengusung Joko Widodo-Jusuf Kalla terkait keinginan Jokowi agar menteri yang dipilih dari partai politik melepas jabatannya di partai. Menurut Muhaimin, sah-sah saja seorang menteri masih menjabat secara struktural di partai.
"Soal mundur atau tidak mundur, nanti akan kita bicarakan khusus dengan Pak Jokowi pada September. Tapi prinsipnya, siapa pun yang menjadi menteri harus konsentrasi pada bidangnya," kata Cak Imin (panggilan akrab Muhaimin) saat ditemui di acara Halaqoh Kebudayaan Islam Nusantara dalam rangka Pra-Muktamar PKB di Hotel Acacia, Jakarta Pusat, Rabu (20/8/2014).
Baca Juga: Alasan PDIP Pecat Jokowi dan Kelucuan Pidato Gibran Para-Para Kiai
Cak Imin mencontohkan dirinya dapat menjalankan tugas rangkap sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi maupun Ketua Umum PKB. Ia mengaku selalu memberikan fokus seratus persen pada tugasnya sebagai menteri. Untuk urusan partai, Muhaimin mendelegasikannya kepada wakil ketua umum, sekretaris jenderal, atau beberapa fungsionaris lain di bawahnya.
Oleh karena itu, Cak Imin mendukung bila kader-kader partai diberi jabatan sebagai menteri pada kabinet Jokowi-JK pada periode 2014-2019 mendatang. "Tentu kita semua mendukung kalau kader partai yang dipilih menjadi menteri," kata Muhaimin.
Sebelumnya, Jokowi berkeinginan agar menteri yang dipilih dari parpol harus melepas jabatannya di partai tersebut. "Kalau saya (pribadi) ingin agar yang menjadi menteri itu lepas dari partai politik," ujar Jokowi seusai rapat bersama Tim Transisi Jokowi-JK di Kantor Transisi, Sabtu (9/8/2014).
Baca Juga: Sidang Restitusi, Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Tuntut Rp17,5 M dan Tagih Janji Presiden
Tadi (Rabu, 20/8/2014) Jokowi juga mengungkapkan bahwa rencana bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat dalam koalisi pihaknya sudah menemui titik terang. "Titik terang," ujar Jokowi di kantor Balaikota, Jakarta.
Namun, Jokowi tidak mau menjawab lebih jauh ketika ditanya soal rencana koalisi itu. Ia juga tak menjawab saat ditanya apakah hubungan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono turut menjadi bahan pertimbangan koalisi.
"Masih dalam proses," ujar Jokowi.
Baca Juga: Rocky Gerung Ajak Pemuda di Surabaya Kritis Memilih Pemimpin
Wacana penambahan koalisi pertama kali diungkapkan Jokowi. "Saya ngomong apa adanya, ya. Kemungkinan PAN dan Demokrat (bergabung)," ujar Jokowi. Kubu Jokowi-JK merasa perlu mendapat tambahan dukungan parpol agar mayoritas di parlemen. Pasangan Jokowi-JK didukung oleh empat parpol, yakni PDI Perjuangan (109 kursi DPR), Partai Nasdem (35 kursi DPR), Partai Kebangkitan Bangsa (47 kursi DPR), dan Partai Hanura (16 kursi DPR). Jika dijumlah, pasangan tersebut memperoleh dukungan 207 kursi DPR.
Adapun pasangan Prabowo-Hatta didukung oleh lima
parpol yang lolos ke DPR, yakni Partai Gerindra (73 kursi DPR), Partai Golkar
(91 kursi DPR), Partai Amanat Nasional (49 kursi DPR), Partai Persatuan
Pembangunan (39 kursi DPR), dan Partai Keadilan Sejahtera (40 kursi DPR). Jika
dijumlah, pasangan tersebut memperoleh dukungan 292 kursi DPR.
Adapun Partai Demokrat memperoleh 61 kursi DPR. Peta koalisi diyakini berbagai
pihak akan berubah setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan gugatan hasil Pilpres
yang diajukan Prabowo-Hatta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
