Puluhan LSM Paksa Bupati Tandatangani Pakta Integritas, Proyek TA 2018 Harus Digelar Pasca Pilkada

Puluhan LSM Paksa Bupati Tandatangani Pakta Integritas, Proyek TA 2018 Harus Digelar Pasca Pilkada

SAMPANG, BANGSAONLINE.com - Sejumlah Massa yang tergabung dalam Forum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kabupaten , Rabu (25/4), mendatangi kantor dewan. Mereka menuntut DPRD dan Pemkab agar tidak menggelar kegiatan proyek APBD 2018 yang ditengarai sarat kepentingan politik.

Aksi yang dimulai dari depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ini meminta ketua DPRD mempertegas pernyataan sikap terkait proyek Tahun Anggaran (TA) 2018.

Baca Juga: Si Jago Merah Lalap Kandang Ayam di Omben Sampang

"Kami minta ketua dewan untuk tegas, agar proyek dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesional. Jangan sampai proyek dimanfaatkan oleh oknum pejabat dan politik," ucap Fathorrahman Ketus LSM Gajah Mada.

Puas berorasi di depan gedung dewan, peserta aksi kemudian menuju gedung Pemkab berjalan kaki dengan pengawalan aparat dari Polres .

Di depan Pemkab saat aksi berlangsung, sempat terjadi aksi dorong mendoring antara pendemo dan aparat. Untungnya kedua belah pihak tidak terprovokasi.

Baca Juga: PKL di Sampang Menjerit, Elpiji 3 Kg Tembus Rp20 Ribu

Ketua FGD Azis selaku Korlap aksi kemudian meminta Pj. Bupati Jonathan keluar menemui pendemo. Setelah negosiasi, akhirnya Pj. Bupati menemui massa di luar gedung Pemkab.

"Aksi ini sebagai bentuk kepedulian kami sebagai masyarakat sampang, tidak ada unsur lain, kami hanya ingin sampang ini kondusif, sehingga kami meminta kepada bupati agar proyek anggaran 2018 ini dikerjakan setelah pemilihan kepala daerah selesai," tegas Azis.

Sementara itu, Pj, Bupati Jhonatan Judianto menyatakan bahwa pihaknya masih belum menyentuh seputar kegiatan proyek tersebut, namun ia berjanji akan mengawal secara pasti kegiatan-kegiatan proyek pada anggaran 2018.

Baca Juga: Sejak November 2024, Tercatat 785 Ekor Sapi di Sampang Terjangkit PMK

Di akhir demo, Pj. Bupati dipaksa untuk menandatangani kesepakatan yang diajukan oleh Forum LSM . Kesepakatan di antaranya berisi penolakan politisasi APBD, mendorong legislatif untuk memaksimalkan fungsi kontrolnya, dan pengawasan kegiatan PABD 2018 bersama TP4D. (hri/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO