Tim Transisi Tak Naikkan BBM Desember-Januari Karena Natal-Tahun Baru

JAKARTA(BangsaOnline)Tim Transisi mengaku masih mengkaji segala kemungkinan yang terjadi saat pemerintahan Jokowi-JK menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Yang pasti, kenaikan BBM tidak akan terjadi pada Desember-Januari mendatang.

Demikian disampaikan Deputi Tim Transisi, Andi Widjajanto, kepada wartawan di Rumah Transisi, Menteng, Jakarta, Senin (1/9).

"Alternatifnya tidak Desember dan Januari. Sebab, inflasi saat itu dalam kondisi tinggi. Itu puncak belanja dan bersamaan libur Natal dan Tahun Baru," ungkap Andi.

Namun, Andi masih belum bisa memastikan kapan Jokowi-JK akan menaikkan BBM dan memilih opsi apa. Tim saat ini masih sedang mengkaji dan mensimulasikan dampak yang ditimbulkan kalau BBM naik mulai dari Rp 500, Rp 1.000, Rp 1.500, dan Rp 3.000.

"Kami juga lakukan simulasi waktu kapan dilakukan. Pertama, kalau SBY naikkan harga, dilanjutkan Jokowi-JK. Kedua, SBY tidak naikkan dan Jokowi naikkan," lanjut Andi.

Andi menyatakan, setiap kali harga BBM dinaikkan ada ruang fiskal baru senilai Rp 37-51 triliun. Hal inilah yang akan dimanfaatkan Jokowi-JK untuk menjalankan program-program pro rakyat.

"Kami memastikan, ruang fiskal itu jadi program yang topang kesejahteraan rakyat," tegas Andi.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Kuskridho Ambardi menegaskan, PDI Perjuangan harus menyiapkan argumen rasional dan dapat diterima publik jika pemerintahan capres usungannya Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga BBM.

Pasalnya, partai banteng kerap menentang kebijakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menaikkan harga BBM.

"Menurut saya kalaupun PDIP berpindah posisi (menaikkan harga BBM) maka PDIP harus meyakinkan hal itu semata-mata untuk kebaikan publik," ujar Kuskridho Ambardi usai rilis hasil survei bertajuk 'Kesenjangan Pendapatan: Harapan Publik Terhadap Pemerintahan Jokowi-JK' di hotel Pullman, Jalan MH Thamrin, Jakarta (Senin, 1/9).

Dia menjelaskan, PDIP maupun Jokowi dapat mencontoh kepemimpinan mantan Presiden Argentina Carlos Menem dalam hal inkonsistensi kebijakan pemerintahan. Terutama menyangkut kebijakan menaikkan harga BBM.

"Carlos Menem pernah dalam kampanyenya mengatakan tidak akan menjual BUMN dan tidak akan menambah utang luar negeri. Tapi, begitu terpilih, kebijakannya justru terbalik, dia melakukan privatisasi BUMN. Ini secara politik memang hancur, tapi dia berhasil membuat ekonomi Argentina maju," ungkap Kuskridho.

Menurut dia, meski harus mengambil keputusan menjual BUMN dan mengingkari janji politik, sikap yang diambil Carlos Menem justru mampu menekan angka pengangguran. Dia pun terpilih kembali sebagai presiden pada periode berikutnya.

"Jokowi juga bisa melakukan hal serupa dalam hal rencana menaikkan harga BBM bersubsidi," demikian Kuskridho

Baca Juga: Dukung Swasembada Pangan, Menteri ATR/BPN: Butuh Tata Kelola Pertanahan yang Baik

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News