Aksi ratusan GTT dan PTT di Lamongan saat demo di depan Dinas Pendidikan.
LAMONGAN, BANGSAONLINE.com - Ratusan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak tetap (PTT) di Lamongan melakukan aksi demo di Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lamongan. Mereka menuntut kesejahteraannya diperhatikan, mengingat selama ini mereka hanya dibayar sekitar Rp 5 ribu per hari.
“Nasib GTT dan PTT seperti budak. Kerjanya masksimal untuk mencerdaskan anak bangsa, tapi yang didapat hanya sekitar Rp 5 ribu per hari. Maka kami menuntut agar Pemkab Lamongan untuk meningkatkan kesejahteraan GTT/PTT,” kata Ketua Koordinator GTT dan PTT Lamongan, Syukron Ma’mun, saat berorasi di hadapan GTT dan GTT di depan Kantor Pendidikan Kabupaten Lamongan, Rabu (26/9).
Baca Juga: Ini Pesan Bupati Lamongan saat Launching 2.700 Guru Pengimbasan
Menurut Syukron, penghasilan Rp 5 ribu per hari tersebut sangat jauh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Kalau GTT-nya perempuan, maka uang tersebut tidak cukup untuk membeli bedak atau lipstick jika hendak mengajar,” ungkapnya.
Sementara itu, saat sejumlah perwakilan GTT dan PTT bertemu Kepala Dinas Pendidikan dan jajarannya, Wasiran, salah satu perwakilan GTT menyebutkan salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut adalah dengan adanya SK Pengangkatan sebagai pegawai honorer daerah.
Selain itu, Wasiran juga mendesak agar Bupati Lamongan menunda penerimaan CPNS tahun ini mengingat CPNS tahun 2018 ini tidak mengakomodir GTT dan PTT yang sudah belasan tahun mengabdi.
Baca Juga: 1.000 Guru dan Tenaga Kependidikan di Lamongan Akan Divaksin Covid-19
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Lamongan, Adi Suwito berjanji akan menyampaikan tuntutan GTT/PTT ke Bupati Lamongan.
“Terkait peningkatan kesejahteraan GTT/PTT itu tergantung pada keuangan daerah. Tapi yang jelas akan kita sampaikan ke Pak Bupati dan DPRD terkait hal ini. Karena hal ini bukan menjadi kewenangan Dinas Pendidikan,” ungkap Adi Suwito.
Demikian juga, lanjutnya, terkait permohonan penundaan rekrutmen CPNS juga akan disampaikan pada Bupati Lamongan. “Kami juga ingin agar kesejahteraan GTT/PTT menjadi lebih baik, agar dalam pengabdianya semakin optimal. Maka semua itu akan kita disampaikan pada Pak Bupati dan DPRD,” pungkasnya. (qom/rev)
Baca Juga: Dinas Pendidikan Lamongan Cari 100 Kepala sekolah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
