LAMONGAN, BANGSAONLINE.com - Hingga bulan Januari 2021, di Kabupaten Lamongan ada 49 sekolah yang mengalami kekosongan jabatan kepala sekolah, dari total 638 lembaga pendidikan. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Lamongan Adi Suwito, sekolah-sekolah yang tidak memiliki kepala sekolah tersebut dipimpin Plt.
“Kekosongan ini sampai dengan bulan Januari saja. Setelah dihitung sampai Desember (2021), kebutuhannya mencapai 96 kepsek karena masuk purna,” jelas Adi Suwito, Jumat (5/2) pagi.
Baca Juga: Densus 88 Gelar Sosialisasi Kebangsaan di Lamongan
Menurut dia, kekosongan ini perlu segera diisi agar tidak semakin banyak kurangnya. Disdik memrogramkan pengisian kepala SDN bulan ini. Pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi sudah dipetakan.
“Kita sudah programkan melalui dana APBD 2021. Seleksinya langsung mencari 100 kepsek, supaya kalau ada yang purna bisa langsung diisi,” tutur dia.
Adi mengatakan, seleksi kepsek bisa diikuti semua aparatur sipil negara (ASN). Khususnya, guru dengan masa golongan III c. Mereka bisa mengikuti seleksi untuk meningkatkan kompetensi masing-masing.
Baca Juga: Ini Pesan Bupati Lamongan saat Launching 2.700 Guru Pengimbasan
Pengujinya nanti dari Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) yang dibentuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Calon peserta akan mengikuti tiga tahapan seleksi. Yakni, administrasi, potensi akademik, dan terakhir diklat. Mereka yang sudah memenuhi semua tahapan dan dinyatakan lolos, mendapatkan nomor unik kepala sekolah (NUKS).
“Sertifikat itu nantinya bisa digunakan sebagai modal untuk peningkatan jabatan menjadi kepala sekolah,” jelas Adi.
Dia menambahkan, satu periode kepsek SD empat tahun. Mereka akan dinilai selama memimpin sekolahnya. Jika nilainya buruk, maka kepsek tersebut tidak bisa menyelesaikan hingga satu periode.
Baca Juga: Tahun Ajaran Baru, Lamongan Terapkan Kurikulum Berbasis Kearifan Lokal
Jika penilaiannya baik, maka mereka bisa melanjutkan periode berikutnya dengan catatan meningkatkan kompetensinya lagi. Peningkatan kompetensi dilakukan mandiri dengan biaya mencapai Rp 7 juta.
“Saya harap guru-guru memanfaatkan kesempatan seleksi terbuka ini untuk meningkatkan kompetensinya,” harapnya.
Di tingkat SMP negeri, lanjut dia, ada empat lembaga yang kepala sekolahnya kosong. Namun, Adi mengklaim sudah ada calon kasek yang memiliki sertifikat untuk menempati jabatan tersebut. Bahkan, cadangan kepala SMP sudah ada hingga 2023. Apabila ada yang kosong bisa langsung diisi dengan yang sudah memiliki sertifikat uji kompetensi tersebut. (qom/ns)
Baca Juga: Jam Kerja ASN Dikurangi saat Ramadan 1443 H, Bupati Lamongan Terbitkan SE
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News