SBY: Lima Tahun ke Depan Pemerintah-Parlemen Saling Hancurkan

JAKARTA(BangsaOnline)Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kembali menyatakan partainya bukan anggota Koalisi Merah Putih. Ia mengungkapkan, partai yang dipimpinnya telah menolak tawaran koalisi yang dipimpin Partai Gerindra tersebut. Tawaran itu diberikan dengan sangat konkret dan jelas.

"Partai Demokrat memang diajak kedua kubu dengan cara yang berbeda-beda," kata SBY dalam wawancara khusus yang diunggah ke media sosial YouTube.com, Ahad, 14 September 2014.
Ia menyatakan, dalam periode lima tahun mendatang, situasi politik di antara pemerintah dan parlemen akan sangat keras. Ia memperkirakan kedua kubu itu akan saling menyerang dan menghancurkan. Partai Demokrat, menurut SBY, tak mau mengambil bagian dan posisi dalam situasi tersebut.

"Kami punya prinsip dan etika politik sendiri," kata SBY.
Ia juga mengklaim punya pengalaman perihal adanya kelompok atau partai yang senantiasa menyerang dan menolak kebijakan pemerintahnya secara konsisten selama 10 tahun. Menurut dia, kondisi ini akan sangat buruk jika kembali dialami Jokowi saat berhadapan dengan Koalisi Merah Putih. "Jangan menjadi Baratayuda."

Demokrat, kata SBY, memilih masuk ke wilayah yang konstruktif, yaitu menjadi partai penyeimbang dan tak berada baik di kubu pemerintah maupun Koalisi Merah Putih. Demokrat memastikan diri akan mendukung jika kebijakan pemerintah Jokowi memihak rakyat. Namun Demokrat akan menolak dan melawan jika Jokowi-Jusuf Kalla mengeluarkan kebijakan yang menyengsarakan rakyat atau tak realistis.

Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas menganggap Koalisi Merah Putih sedang menjalankan strategi bumi hangus. Ia mengatakan suasana pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan sarat dengan kooptasi kepentingan politik dari koalisi. "Jangan sampai terjadi pemanfataan kekuasaan untuk melancarkan strategi bumi hangus," ujar dia kepada Tempo, Ahad, 14 September 2014.

Menurut dia, Koalisi Merah Putih terlihat ingin menguasai suprastruktur kelembagaan negara untuk memperkuat posisi. "Sebagai pihak yang kalah, Koalisi Merah Putih berupaya mengamankan posisi dengan menguasai lembaga-lembaga strategis," ujar dia. Setelah berupaya menguasai parlemen dengan UU MD3, ujar dia, koalisi terus berupaya melalui RUU Pilkada dan BPK.

Ia mengatakan aroma mengambil alih instrumen kenegaraan semakin mengental. Mengambil alih lembaga pengawasan, kata Firdaus, memberikan keuntungan bagi koalisi, terutama untuk menjegal pemerintahan yang akan datang. "Akan berbahaya jika lembaga pengawasan disalah-gunakan sebagai alat politik untuk menekan atau mengamankan partai," ujar dia.

Untuk itu, Firdaus berharap ada perbaikan dalam mekanisme pemilihan anggota BPK. Ia mengatakan Dewan seharusnya bisa meniru pembentukan panitia seleksi untuk mencari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. "Dengan ada pansel, prinsip transparansi dan akuntabilitas lebih terakomodir ketimbang voting tertutup," ujar dia.

Firdaus khawatir publik akan kehilangan kepercayaan terhadap penyelenggaraan negara. "Harapan publik untuk lembaga audit sangat tinggi lantaran lembaga ini menjadi ujung tombak dalam mendorong transparansi penggunaan anggaran negara," ujar dia. Firdaus berharap komposisi anggota BPK nantinya tak didominasi oleh Koalisi Merah Putih. "Supaya BPK tidak jadi alat politik semata untuk mengamankan posisi," ujar dia.

Baca Juga: Dukung Swasembada Pangan, Menteri ATR/BPN: Butuh Tata Kelola Pertanahan yang Baik

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News