JAKARTA(BangsaOnline)Ketua Umum Partai Demokrat Susilo
Bambang Yudhoyono kembali menyatakan partainya bukan anggota Koalisi Merah
Putih. Ia mengungkapkan, partai yang dipimpinnya telah menolak tawaran koalisi
yang dipimpin Partai Gerindra tersebut. Tawaran itu diberikan dengan sangat
konkret dan jelas.
"Partai Demokrat memang diajak kedua kubu dengan cara yang
berbeda-beda," kata SBY dalam wawancara khusus yang diunggah ke media
sosial YouTube.com, Ahad, 14 September 2014.
Ia menyatakan, dalam periode lima tahun mendatang, situasi politik di antara
pemerintah dan parlemen akan sangat keras. Ia memperkirakan kedua kubu itu akan
saling menyerang dan menghancurkan. Partai Demokrat, menurut SBY, tak mau
mengambil bagian dan posisi dalam situasi tersebut.
"Kami punya prinsip dan etika politik sendiri," kata SBY.
Ia juga mengklaim punya pengalaman perihal adanya kelompok atau partai yang
senantiasa menyerang dan menolak kebijakan pemerintahnya secara konsisten
selama 10 tahun. Menurut dia, kondisi ini akan sangat buruk jika kembali
dialami Jokowi saat berhadapan dengan Koalisi Merah Putih. "Jangan menjadi
Baratayuda."
Demokrat, kata SBY, memilih masuk ke wilayah yang konstruktif, yaitu menjadi
partai penyeimbang dan tak berada baik di kubu pemerintah maupun Koalisi Merah
Putih. Demokrat memastikan diri akan mendukung jika kebijakan pemerintah Jokowi
memihak rakyat. Namun Demokrat akan menolak dan melawan jika Jokowi-Jusuf Kalla
mengeluarkan kebijakan yang menyengsarakan rakyat atau tak realistis.
Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW
Firdaus Ilyas menganggap Koalisi Merah Putih sedang menjalankan strategi bumi
hangus. Ia mengatakan suasana pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan sarat
dengan kooptasi kepentingan politik dari koalisi. "Jangan sampai terjadi
pemanfataan kekuasaan untuk melancarkan strategi bumi hangus," ujar dia
kepada Tempo, Ahad, 14 September 2014.
Menurut dia, Koalisi Merah Putih terlihat ingin menguasai suprastruktur
kelembagaan negara untuk memperkuat posisi. "Sebagai pihak yang kalah,
Koalisi Merah Putih berupaya mengamankan posisi dengan menguasai
lembaga-lembaga strategis," ujar dia. Setelah berupaya menguasai parlemen
dengan UU MD3, ujar dia, koalisi terus berupaya melalui RUU Pilkada dan BPK.
Ia mengatakan aroma mengambil alih instrumen kenegaraan semakin mengental.
Mengambil alih lembaga pengawasan, kata Firdaus, memberikan keuntungan bagi
koalisi, terutama untuk menjegal pemerintahan yang akan datang. "Akan
berbahaya jika lembaga pengawasan disalah-gunakan sebagai alat politik untuk
menekan atau mengamankan partai," ujar dia.
Untuk itu, Firdaus berharap ada perbaikan dalam mekanisme pemilihan anggota
BPK. Ia mengatakan Dewan seharusnya bisa meniru pembentukan panitia seleksi
untuk mencari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. "Dengan ada pansel,
prinsip transparansi dan akuntabilitas lebih terakomodir ketimbang voting
tertutup," ujar dia.
Firdaus khawatir publik akan kehilangan kepercayaan terhadap penyelenggaraan
negara. "Harapan publik untuk lembaga audit sangat tinggi lantaran lembaga
ini menjadi ujung tombak dalam mendorong transparansi penggunaan anggaran
negara," ujar dia. Firdaus berharap komposisi anggota BPK nantinya tak
didominasi oleh Koalisi Merah Putih. "Supaya BPK tidak jadi alat politik
semata untuk mengamankan posisi," ujar dia.
Baca Juga: Dukung Swasembada Pangan, Menteri ATR/BPN: Butuh Tata Kelola Pertanahan yang Baik
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News